Bisnis.com, JAKARTA –Kebijakan strategis di bidang telekomunikasi yang diterbutkan menjelang akhir masa jabatan berpotensi menimbulkan spekulasi terjadinya permainan untuk mengeruk keuntungan pribadi atau golongan tertentu.
Oleh karena itu, pengamat komunikasi politik Firdaus Muhammad mengatakan kebijakan semacam itu harus dihentikan.
Untuk diketahui, Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring mengeluarkan dua kebijakan strategis jelang akhir masa jabatannya.
Pertama, penerbitan Peraturan Menteri (RPM) Kominfo tentang Penataan Pita Frekuensi Radio 800 MHz untuk Keperluan Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Selular. Saat ini, frekuensi itu dipakai oleh Bakrie Telecom, Telkom, Smartfren, dan Indosat.
Kedua, penerbitan Surat Keputusan (SK) Kominfo Nomor B-297/M.KOMINFO/SP.02.01/03/2014 tentang penunjukan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. sebagai pengelola slot orbit satelit 150,5 BT yang nilainya mencapai Rp2,5 triliun.
“Mengapa kebijakan strategis ini diambil saat injury time pemerintahan? Ini kan memunculkan pertanyaan ada apa dengan langkah Kominfo ini? Bukan tidak mungkin unsur patgulipat dengan sejumlah pihak terjadi,” kata Firdaus dalam keterangan resmi, Senin (15/9/2014).
Dia meminta penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mencermati kemungkinan terjadinya korupsi di balik penerbitan keputusan strategis di bidang telekomunikasi itu.
“Patut diduga ada pihak tertentu yang diuntungkan dengan terbitnya keputusan tersebut,” tegasnya.
Terkait satelit BRI, kalangan anggota DPR sebelumnya juga menyuarakan kritik tajam. DPR mencurigai ada 'sesuatu' di balik aksi BRI membeli satelit.
Jumlah uang yang besar sekitar US$250 juta bisa menjadi skandal keuangan di masa depan. Sejumlah skandal keuangan sebelumnya terjadi ketika kebijakan penting diambil menjelang akhir pemerintahan, sebut saja kasus bailout Bank Century sebesar Rp6,7 triliun.
Dosen komunikasi politik UIN Alaudin Makassar itu menambahkan keputusan Tifatul akan berdampak buruk bagi citra pemerintahan SBY-Boediono. “Orang bisa menafsirkan terlalu jauh bahwa Presiden SBY punya kepentingan tertentu dalam soal telekomunikasi ini,” kata Firdaus.
