Bisnis.com, JAKARTA — Pelaku usaha mendukung rencana pemerintah yang ingin menghapuskan pungutan USO dan mengalihkannya langsung kepada operator telekomunikasi.
Presiden Direktur dan CEO PT Indosat Tbk. Alexander Rusli mengusulkan program-program universal service obligation (USO) agar dikerjakan langsung oleh operator. Hal ini karena operator sudah terbiasa melakukan pembangunan infrastruktur sehingga bisa mendapatkan biaya yang lebih murah.
“Sebenarnya tidak banyak perubahan. Dana USO yang tadinya disetor dalam bentuk uang, akan dikonversi langsung menjadi infrastruktur,” katanya kepada Bisnis.com, Selasa (12/8/2014).
Dia melanjutkan peran Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam hal ini memberikan daftar daerah USO yang perlu dibangun. Daerah-daerah inilah yang akan harus dibangun infrastrukturnya oleh operator telekomunikasi.
Alexander juga mengusulkan agar kontribusi USO yang dikeluarkan operator mencakup potensi biaya perawatan, tidak hanya investasi awal. Pasalnya, daerah yang menjadi target USO biasanya tertinggal dari sisi infrastruktur dasar seperti listrik dan transportasi. Hal ini membuat biaya operasional di suatu daerah bisa jadi jauh lebih mahal ketimbang daerah lainnya.
Alexander yang juga Ketua Asosiasi penyelenggara Telekomunikasi Indonesia (ATSI) mengatakan sebelum menunjuk daerah mana yang akan menjadi target USO, pemerintah dan pelaku usaha perlu duduk bersama. Hal ini untuk menghindari kemungkinan terjadinya tumpang tindih antarproyek yang dijalankan operator.
Selain menentukan daftar daerah yang di-cover, pemerintah juga harus mengambil peran pengawasan. Menurut Alexander, fungsi ini bisa di ambil oleh Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI).
