Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) meminta pembahasan terkait dengan rencana penetapan tarif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) terhadap smartphone dilakukan dengan hati-hati.
Kepala Pusat Informasi dan Humas Kominfo Gatot S Dewa Broto mengatakan saat ini batasan untuk menentukan barang mewah masih kabur. Dia juga khawatir terjadi pajak ganda jika smartphone jadi dikenai PPnBM.
“Sudah ada PNBP [penerimaan negara bukan pajak] sebesar Rp15-17 juta per tipe dan PPN (pajak pertambahan nilai) 10%,” ujarnya di Jakarta belum lama ini.
Gatot mengatakan saat ini banyak kategori smartphone yang dijual dengan harga relatif terjangkau. Dia khawatir pengenaan pajak baru pada smartphone akan memicu kenaikan harga jual. Kondisi tersebut, katanya, berpotensi meningkatkan jumlah barang ilegal yang masuk ke Indonesia.
Dia menegaskan pihaknya belum bisa bersikap apakah menerima maupun menolak rencana tersebut karena belum dilibatkan dalam pembahasan tersebut. Dia juga mengaku Kominfo belum melakukan kajian khusus terkait dengan rencana tersebut.
“Kami welcome [kalau ada pembahasan rencana itu] beri kesempatan Kominfo untuk ikut berembug,” kata Gatot.
Menteri Kominfo Tifatul Sembiring seusai Rakornas Kominfo di Jakarta awal pekan ini mengatakan saat ini banyak jenis smartphone. Beberapa di antaranya berkategori mewah karena dilapisi aneka perhiasan. Dia menilai pengenaan pajak tersebut dapat menekan impor produk telekomunikasi.
Tifatul menegaskan kewenangan pengenaan pajak tetap menjadi ranah Kementerian Keuangan. Pihaknya hanya melakukan sertifikasi teknis untuk menentukan produk smartphone mana yang boleh beredar di Indonesia. Dia menyebutkan jika pengenaan pajak PPnBM smartphone jadi diterapkan hal itu tidak boleh menghambat perkembangan telekomunikasi di Indonesia.
Dia menyebutkan saat ini Kominfo dengan Kementerian Perdagangan masih berdiskusi intensif terkait dengan Kementerian Perdagangan untuk menuntaskan rencana pendataan international mobile equipment identity (IMEI) untuk ponsel GSM dan electronic serial number (ESN) atau mobile equipment identifier (MEID) untuk ponsel CDMA.
“Sedang dikaji seperti apa sistemnya. Harus ada rangsangan di bidang TI agar bisa maju, sekarang capital expenditure untuk IT 70% masih dari asing,” katanya.
