Bisnis.com, SAN FRANCISCO – Twitter tengah berada di bawah tekanan yang terus meningkat dari pemerintah di banyak negara agar mengumumkan informasi pribadi para pengguna.
Perusahaan microblogging yang berbasis di San Francisco ini menyatakan permintaan meningkat 40% dalam 6 bulan pertama 2013. Permintaan asal Amerika Serikat sekitar 3/4 dari 1.157 permintaan data selama 6 bulan. Pemerintah ingin email atau alamat IP terikat di akun Twitter.
Dalam satu kasus terkenal, pengadilan Prancis pada Februari memerintahkan Twitter untuk menyerahkan informasi mengenai akun anomin yang melayangkan tweet anti-Semit. Twitter yang awalnya menolak dengan menyatakan bahwa data disimpan di luar yuridiksi Prancis, yakni di server California, akhirnya memenuhi perintah itu pada Juni. Menurut perusahaan microblogging ini, upaya untuk menyensor konten Twitter juga telah meningkat tajam.
"Selama 6 bulan terakhir, kami telah menerima laporan penyembunyian konten di dua negara menjadi penyembunyian konten di tujuh negara. Mulai pernyataan kebencian hingga pencemaran nama baik," kata manajer kebijakan hukum Twitter, Jeremy Kessel, seperti dikutip Reuters, Kamis (1/8/2013).
Twitter telah disensor paling banyak di Brazil. Pengadilan di sana mengeluarkan perintah sembilan kali untuk menghapus total 39 tweet yang berisi pernyataan memfitnah. Pada semester I tahun ini, pihak berwenang di Jepang membuat 87 permintaan. Sementara, lembaga Inggris mengajukan 26. Menurut Twitter, sebagian besar permintaan datang dalam bentuk panggilan tertulis untuk menghadapi sidang.
