JAKARTA: Komisi 1 DPR merekomendasikan penjatuhan sanksi kepada Menkominfo karena terus menunda tender 3G yang sebenarnya sangat dibutuhkan masyarakat pengguna telekomunikasi.
Anggota Komisi 1 DPR Roy Suryo menyatakan harus ada sanksi atas keterlambatan tender frekuensi 3G kanal 11 dan 12. Sanksi diperlukan agar pemerintah tidak lagi menunda-nunda pelaksanaan tender.“Sudah seharusnya Tender 3G segera dijalankan pemerintah. Urusan pembersihan Kanal 11-12 seharusnya dipercepat dan tidak perlu ditunda lagi,” ujar Roy di Jakarta, hari ini.Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq menuturkan pemerintah harus bertanggung jawab terhadap mundurnya tender 3G. Karena menyangkut kepentingan rakyat jadi diharapkan pemerintah dapat menyelesaikan dengan cepat. “Banyak pertimbangan yang dijalankan pemerintah karena pemerintah masih mencari solusi yang baik dengan operator,” jelas Siddiq.Komisi I mendesak pemerintah untuk selalu memperbarui infromasi terbaru soal tender tersebut jangan sampai merugikan industri. Anggota Komisi I DPR RI Tantowi Yahya juga menegaskan pemerintah harus bertanggung jawab terhadap mundurnya tender tersebut.Seperti diketahui, pemerintah kembali mengingkari janjinya yang semula digelar semester 2 tahun ini. Penundaan ini tercatat sudah dilakukan untuk kesekian kalinya dari semula digelar akhir tahun lalu.Ketua Umum Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI) Sarwoto Atmosutarno mengungkapkan pihaknya berkepentingan terhadap kesiapan sumberdaya operator untuk mewujudkan program pemerintah menuju masyarakat digital melalui infrastruktur broadband."Pemerintah tidak perlu ragu menggelar tender 3G karena akan membuat operator semakin efisien membangun jaringan akses broadband. Spektrum bukan barang tambang yang tidak renewable, bisa dikoreksi melalui bisnis model yang diperbaharui," ujarnya hari ini.Sebelumnya, sejumlah operator seluler juga menyatakan minatnya untuk mengambil satu kanal dalam tender 3G tahap 2. Telkomsel merupakan pihak yang paling gencar mendesak penggelaran tender tersebut mengingat kapasitas spektrumnya sudah hampir habis.Presdir XL Axiata Hasnul Suhaimi menegaskan keterbatasan frekwensi menyebabkan kapasitas jaringan tidak mencukupi untuk dishare dengan operator lain. "Kami berharap mudah-mudahan kami dapat tambahan 1 blok lagi," ujarnya.Bukan hanya operator saja yang mendesak segera digelarnya tender 3G untuk kanal 11 dan 12, konsumen juga menghendaki agar pemerintah tidak menunda lagi tender tersebut."Seharusnya pemerintah tidak menahan demi kepentingan konsumen. Tapi juga harus diaudit agar bisnis 3G lebih adil antar operator," tegas Tulus Abadi dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).
