Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Kemelut di Apkomindo, salah siapa?

Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia (Apkomindo) terancam makin tenggelam dari hingar bingar teknologi informasi di Indonesia.
Lingga Sukatma Wiangga
Lingga Sukatma Wiangga - Bisnis.com 25 November 2011  |  03:55 WIB

Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia (Apkomindo) terancam makin tenggelam dari hingar bingar teknologi informasi di Indonesia.

 

Perannya sebagai motor penggerak industri peranti keras PC makin tak terdengar siring dengan konflik berkepanjangan yang melibatkan anggota, pengurus, dan Dewan Pertimbangan Apkomindo (DPA) Pusat.

 

Konflik tersebut diduga dipicu oleh manuver dari DPA Pusat yang secara sepihak membekukan kepengurusan DPP Apkomindo pada 19 September 2011.

 

Perlu diketahui, Ketua Apkomindo pertama, yaitu Sonny Franslay (1992-1996, 1996-1999), tapi masih sebatas Jakarta saja, kemudian dilanjutkan oleh Hidayat Tjokrodjojo yang sudah mencakup nasional (1999-2002, 2002-2005), yang kemudian dilanjutkan oleh Henkyanto Tjokroadhiguno pada 2005.

 

Bibit-bibit konflik antara pengusaha Apkomindo Jakarta dengan daerah mulai terkuak pada saat kepemimpinan Henkyanto Tjokroadhiguno, di mana untuk mengamakan aset Apkomindo Jakarta, maka dibentuklah Yayasan Apkomindo Indonesia (YAI).

 

YAI mendapat limpahan aset berupa ruko dan pameran-pameran, diantaranya IndoComtech di saat DPP Apkomindo dipimpin Henkyanto Tjokroadhiguno.

 

Sejak itu lah, DPP Apkomindo tidak memiliki aset sama sekali. Untuk kemudian YAI mengambil alih penyelenggaraan pameran komputer terbesar di Indonesia, Indocomtech sejak 2007 yang dilanjutkan dengan penyelenggaraan pameran serupa di daerah seperti Yogyakarta dan Surabaya.

 

Sebelum 2007, selama 15 tahun penyelenggaraan Indocomtech dilakukan oleh Apkomindo yang memosisikan diri sebagai asosiasi, tetapi sejak 2007 mereka menyebut sebagai Yayasan Apkomindo Indonesia.

 

Persoalan kemudian timbul pada saat YAI juga menggelar pameran komputer seperti Indocomtech di daerah yang otomatis mengambil kue dan lahan dari pengusaha lokal.

 

Sekadar gambaran kue bisnis yang berputar di Indocomtech, berdasarkan catatan Bisnis, setidaknya ada 105.764 orang pengunjung pameran pada 2009. Jumlah pengunjung tersebut lebih tinggi ketimbang gelaran IndoComtech 2008 yang hanya menggaet 96.000 orang pengunjung.

 

Adapun pada penyelenggaraannya pada 2010 tercatat sekitar 200.000 pengunjung dengan harga tiket masuk Rp5.000 pada hari biasa dan Rp15.000 pada hari Jumat, Sabtu dan Minggu.

 

Konflik yang seperti api dalam sekam ini memuncak pada 19 September 2011 pada saat DPP Apkomindo akan menggelar Munas Oktober.

 

Dewan Pertimbangan Pusat (DPA Pusat) yang juga berisi orang-orang dari YAI pun sampai menyewa kantor pengacara Kailimang & Ponto untuk membekukan DPP Apkomindo beserta semua kegiatannya.

 

Konon, sejumlah anggota Apkomindo, baik di Jakarta maupun di daerah mengeluhkan kemelut tersebut karena dikhawatirkan sangat merugikan anggota Apkomindo, terutama dalam hal kelangsungan program-program kerja dari DPP seperti pameran nasional NIX (National IT Expo) Apkomindo yang terancam hilang karena persiapannya tidak bisa dilakukan seperti tahun-tahun sebelumnya.

 

Apkomindo juga jadi kurang terlibat dalam menentukan regulasi-regulasi pemerintah yang berkaitan dengan teknologi informasi karena ketidakhadiran pengurus Apkomindo yang berkompeten dan lebih banyak diwakili pihak yayasan.

 

Pengurus Yayasan Apkomindo sendiri berjumlah 20 orang, DPA Pusat 15 orang, dan Caretaker 11 orang yang orangnya hampir seluruhnya sama.

 

Pengurus Yayasan Apkomindo terdiri dari Efendi Ruslim (Columbia), Hidayat Tjokrodjojo (Realta), Hengky Gunawan, Henkyanto Tjokroadhiguno (Megatronix), Iwan Idris, Suhanda Wijaya, Jimmy Suhalim (Robicomp), John Franco (CPUCOM), Kunarto Mintarno, Nana Osay (Harrisma), Kie Emilly (Astrindo), Sony Franslay, Agus Setiawan, Chris Irwan Japari, Yos Soetanto Theosabrata, Suharto Juwono, Thedy Suyanto, Rudi Rusdiah, Lydiawati Dakhi (Dragon), dan Surya Kencana.

 

Anggota DPA Pusat meliputi Efendi Ruslim, Hidayat Tjokrodjojo, Hengky Gunawan, Henkyanto Tjokroadhiguno, Iwan Idris, Jackson Ong, Jimmy Suhalim, John Franco, Kunarto Mintarno, Nana Osay, Sony Franslay, Agus Setiawan, Chris Irwan Japari, Wiryadi dan Rudi Rusdiah.

 

Setali tiga uang, anggota caretaker Apkomindo juga hampir semuanya merupakan pengurus yayasan dan DPA, yaitu Hidayat Tjokrodjojo, Hengky Gunawan, Henkyanto Tjokroadhiguno, Iwan Idris, Jackson Ong, Kunarto Mintarno, Nana Osay, Agus Setiawan, Chris Irwan Japari, Sony Franslay dan Rudi Rusdiah.

 

Menurut pengurus DPP Apkomindo Agustinus Sutandar, pembekuan ini membuat kegiatan di asosiasi praktis terhenti, dan anggota mempertanyakan alasan pembekuan tersebut.

 

Agustinus juga menilai langkah DPA Pusat yang membekukan DPP secara sepihak tidak dapat diterima, apalagi disertai ancaman dengan menggunakan jasa pengacara terkenal.

 

Menanggapi berbagai isu negatif mengenai DPA Pusat Apkomindo, Sekretaris DPA Pusat sekaligus Sekretaris caretaker Apkomindo Rudi Rusdiah mengatakan dinamika asosiasi Apkomindo adalah dibekukannya DPP Apkomindo dan sekarang kegiatan asosiasi memang dijalankan oleh DPA Apkomindo dan sesuai dengan AD/ART maka DPA segera membentuk Caretaker untuk taking care asosiasi DPP.

 

"Karena yang dibekukan hanya pengurus DPP, maka sebetulnya tidak ada efeknya terhadap bisnis atau kegiatan anggotanya dengan kata lain semua berjalan normal bisnis as usual," ujarnya.

 

Rudi mengungkapkan staff Sekretariat asosiasi di tingkat Pusat akan berjalan lagi dengan normal dan bertanggung jawab terhadap Caretaker dan DPA.

 

Sebagai sikap dan jawaban atas keputusan pembekuan oleh DPA Pusat tertanggal 19 September 2011, maka berdasarkan usulan tertulis dari 26 DPD Apkomindo (dari total 27 DPD) dan usulan tertulis lebih dari 2/3 total suara anggota secara nasional, sejumlah anggota DPP Apkomindo telah mengadakan Munaslub Apkomindo pada 28 Oktober 2011 sampai 30 Oktober 2011, di Gedung Graha Kadin, Surabaya.

 

Pada dasarnya Munaslub tersebut telah membentuk Tim Koordinasi DPD DPD Apkomindo (TKDDA) sebagai pengganti DPP Apkomindo yang dibekukan dan akan bertugas melanjutkan program nasional yang berpotensi tertunda dengan terlebih dahulu akan memperluas diri dengan menambah anggota TKDDA sehingga lebih meningkatkan persatuan dan kesatuan nasional.

 

Panitia pengarah dari Munaslub tersebut adalah Agustinus Sutandar, Simon R Purba, Lukas Lukmana, Sutiono Gunadi, A Willy Sudjono, Sandy Kusuma, dan Tritan Saputra.

Hampir semua DPD Apkomindo telah mengeluarkan mosi tidak percaya kepada DPA, sebagai Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa Apkomindo 2011.

 

Munaslub juga telah menetapkan bahwa Keputusan Dewan Pertimbangan Apkomindo Pusat No.: 05/SKPB/9/2011, telah mengabaikan kepentingan organisasi dan rasa keadilan (Recths Delict).

Munaslub yang diikuti pengurus Apkomindo daerah di luar Jakarta juga menetapkan bahwa Keputusan DPA Pusat No.: 05/SKPB/9/2011, merupakan pelanggaran terhadap Konstitusi Organisasi dan Kedaulatan Anggota.

 

Selain itu, kata Tritan Saputra, keputusan itu juga memicu terhentinya proses pemilihan Ketua Umum, Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum yang demokratis untuk periode 2011-2014, terhambatnya program, kegiatan dan aktifitas asosiasi, serta timbulnya potensi tuntutan pidana dari pihak-pihak yang dirugikan.

Ketua Apkomindo Jatim Chandra Prayogo enggan berkomentar lebih jauh mengenai kemelut yang ada di tubuh Apkomindo. "Kebetulan saya agak sibuk beberapa hari ini sehingga kurang mengikuti perkembangan," katanya.

DPP Apkomindo yang sudah dibekukan mendesak Dewan Pertimbangan Apkomindo (DPA) Pusat untuk segera menggelar Munaslub agar konflik yang ada dalam tubuh asosiasi itu mereda.

 

 

Ketua Umum DPP Apkomindo Suhanda Wijaya mengatakan suasana akan menjadi terkontrol manakala agenda munaslub oleh caretaker DPA segera dilakukan.

 

 

Mantan Ketua Umum DPP Apkomindo Henkyanto Tjokroadhiguno mengatakan sedang diupayakan untuk mencari solusi mengatasi kisruh internal organisasi.

Adapun, Ketua YAI dan juga DPA Pusat Hidayat Tjokrodjojo mengatakan pihaknya sedang memproses dan menyelesaikan persoalan yang ada dengan caretaker yang sudah dibentuk.

 

 

”Akan ada serangkaian pertemuan-pertemuan dengan anggota dan pengurus mulai di DKI Jakarta dan kemudian nasional. Sementara untuk pelayanan anggota dan juga kerja sekretariat dan hubungan kerja dengan semua stakeholder jalan terus seperti biasa,” katanya.

 

 

 

Sementara itu, anggota DPA Pusat yang juga anggota Yayasan Apkomindo sekaligus sebagai caretaker Chris Irwan Japari mengatakan dalam situasi dan kondisi dari suatu organisasi seperti Apkomindo, dinamika demokrasi seperti ini wajar saja terjadi.

“Sambil terus berproses menuju titik keseimbangan yang baru bagi semua pihak yang terlibat. Biar adem-adem saja dulu sambil berproses pak,” pintanya.

 

 

Akar utama konflik sebenarnya adalah pembekuan pengurus DPP. Suhanda yang mengaku pernah menjadi Ketua Yayasan Apkomindo Indonesia pertama pada saat pendiriannya hanya bisa mengungkapkan alasan pembekuan adalah karena DPP tidak bersedia menunda pelaksanaan Munas 2011, padahal tanggal pelaksanan Munas telah diputuskan bersama dengan DPA pada saat Rapimnas Apkomindo.

 

 

Sementara itu pengurus Apkomindo Sutiono Gunadi menilai kemelut dalam Apkomindo tersebut bukannya pengurus lama masih ingin berkuasa. “Justru kami ingin mempercepat proses pembentukan pengurus baru agar organisasi bisa berjalan dengan sehat,” tegasnya.

 

 

Mantan pengurus DPP Apkomindo Michael Sunggiardi menduga pembekuan DPP Apkomindo karena adanya kekhawatiran DPD-DPD akan mengambil kue pameran di daerah.

 

“Sebenarnya pangkal masalahnya adalah ada pada DPA Pusat dan Yayasan Apkomindo, terutama oleh para pendirinya yang sepertinya post power sindrom,” ketusnya.

 

Peranan paling penting dalam konflik yang dipicu karena pembekuan, menurut Michael, adalah seorang mantan Ketua Umum Apkomindo yang merasa paling khawatir akan kegiatan yang dilakukan DPD.

 

“Mereka banyak dapat dana dari pameran IndoComtech, sehingga bisa menyewa pengacara terkenal untuk membekukan asosiasi. Saya sendiri sudah tidak berkepentingan lagi dengan Apkomindo dan sudah hengkang dari asosiasi itu,” ujarnya.

 

Jadi, kata Michael, nantinya Ketua umum Apkomindo dipastikan merupakan pendukung atau pesanan dari DPA Pusat Apkomindo. Seperti diketahui, terdapat 3 pasangan calon ketua umum Apkomindo, yaitu Agustinus Sutandar (PT Corexindo)-Oscar, Soegiharto Santoso (PT Masterdata)-Andy Ho, dan Nana Osay (PT Harrisma) -Kunarto.

 

Ketika disinggung mengenai kompetensi calon yang ada, Michael enggan mengungkapkan siapa yang pantas jadi ketua. “Saya enggan mengomentarinya. Tapi yang jelas Soegiharto memiliki perilaku yang hampir sama dengan Rudi Rusdiah, caretaker saat ini.”

 

Sony Franslay, pendiri DPP Apkomindo yang juga pendiri Yayasan Apkomindo dan sebagai DPA sekaligus sebagai caretaker Apkomindo, membantah bahwa dirinya merupakan penyebab dari adanya kekisruhan dalam tubuh asosiasi. “Tidak benar itu.”

 

Adapun, Ketua Yayasan Apkomindo Indonesia Hidayat Tjokrodjojo mengatakan pihaknya sama sekali bukan penyebab kekisruhan tersebut. “Justru saya masih tetap ingin Apkomindo semakin bermanfaat bagi anggota, mitra, stakeholder, industri, dan masyarakat luas yang dilayaninya.

 

“Apkomindo tidak kacau, tapi sedang berproses agar yang diharapkan dari organisasi bisa tercapai,” kata Hidayat.

 

Ketika dikonfirmasi, calon ketua umum Apkomindo Soegiharto Santoso enggan memberikan tanggapan kepada Bisnis.

 

Terkait hal tersebut, Michael mengaku pernah memiliki ide yang apabila dijalankan secara benar oleh Apkomindo akan bermanfaat bagi masyarakat.

 

Sebenarnya, apabila tidak terus berkonflik, sejumlah program yang akan ditelurkan Apkomindo cukup baik untuk masyarakat.

 

“Seperti misalnya gerakan AUP atau Apkomindo untuk Pendidikan, yang maksudnya mengajak pengusaha komputer Apkomindo untuk memikirkan dan membantu sekolah di masing-masing daerah.”

 

Menurut dia, kalau sudah ada bisnisnya dan berpotensi untuk perang, maka solusinya adalah koperasi atau kebersamaan. “Konsepnya sama dengan relawan TIK yang dibuat Ibu Marjam Barata di Direktorat Pemberdayaan Informatika Kominfo.”

 

“Sayangnya, gagasan saya tentang koperasi belum bisa jalan sehingga saya tidak bisa berbuat apa-apa, baik untuk Apkomindo. Semua program tersebut yang jelas bukan Apkomindo yang dibekukan karena saya sudah tidak peduli lagi dengan asosiasi tersebut,” ketusnya.

 

Tidak jelas siapa yang salah dalam kemelut Apkomindo. Mungkin sudah saatnya pemerintah turun membantu menyelesaikan persoalan.

 


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Editor : Lingga Sukatma Wiangga

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top