_new.jpg){kind=small}
Bisnis.com, JAKARTA — Tenable, perusahaan keamanan siber asal Kolombia, mengingatkan ancaman serangan siber ke Amerika Serikat (AS) sebagai balasan penerapan tarif timbal balik atau resiprokal yang diterapkan AS kepada sejumlah negara.
Co-CEO dan CFO Tenable Steve Vintz mengatakan kebijakan yang diberlakukan Presiden Donald Trump dapat secara tidak sengaja meningkatkan risiko serangan siber karena para musuh berupaya membalas tekanan ekonomi yang meningkat.
Steve mengamati bahwa ada korelasi kuat antara sanksi ekonomi, hambatan perdagangan, dan peningkatan ancaman siber, terutama yang menargetkan infrastruktur penting.
"Di Tenable, kami telah lama mengamati pola yang jelas - ketika terjadi gangguan di pasar keuangan atau ketidakpastian ekonomi, pelaku kejahatan berkembang biak,” kata Steve dikutip, Rabu (9/4/2025)
Amerika Serikat merupakan salah satu negara dengan serangan siber terbesar di dunia. Pada 2023, Pusat Pengaduan Kejahatan Internet FBI menerima lebih dari 880.418 pengaduan, dengan potensi kerugian lebih dari US$12,5 miliar. Serangan siber yang dulunya dianggap terisolasi, kini menjadi ancaman besar yang mengganggu layanan penting, membahayakan data sensitif, dan mengancam stabilitas sektor-sektor utama, termasuk perawatan kesehatan dan energi di AS.
Steve menambahkan operator domestik sistem penting seperti rumah sakit, jaringan transportasi, dan jaringan listrik sering kali mengandalkan pemasok perangkat keras luar negeri.
Dengan adanya tarif, mereka mungkin terpaksa beralih ke alternatif lokal, yang secara signifikan meningkatkan biaya operasional.
“Gangguan ini dapat menciptakan kerentanan baru, terutama karena pemilik infrastruktur menghadapi proses pengadaan yang tidak lazim dan potensi keterbatasan rantai pasokan,” kata Steve.
“Penerapan tarif yang luas baru-baru ini dapat menjadi katalisator bagi perubahan dramatis dalam kebijakan global, yang dapat mengganggu operasi bisnis, meningkatkan ancaman, dan membuat organisasi lebih rentan dan mudah dieksploitasi.
Efek ke Iklim
Tidak hanya dunia siber, kebijakan tarif AS juga berpotensi menghambat pendanaan iklim.
Menteri Lingkungan Hidup Brasil Marina Silva menyatakan bahwa tarif dagang yang diberlakukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap seluruh mitra dagangnya dapat menghambat upaya pemerintahnya dalam mengamankan pembiayaan untuk mengatasi perubahan iklim.
“Perang tarif tidak baik untuk siapa pun,” kata Silva dalam konferensi pers pada Kamis (3/4/2025), dikutip dari Bloomberg.
Silva mengemukakan tarif dagang yang diterapkan Trump membuat negara-negara mulai mengalihkan sumber daya yang seharusnya bisa digunakan untuk pendanaan iklim ke tempat lain.
Brasil akan menjadi tuan rumah Konferensi Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) COP30 tahun ini di kota Belem yang berada di wilayah utara negara tersebut. Brasil dan negara berkembang lainnya turut menargetkan mobilisasi dana sebesar US$1,3 triliun per tahun untuk mengurangi dampak perubahan iklim pada COP tahun ini.
Pada konferensi COP29 tahun lalu di Baku, Azerbaijan, negara-negara maju telah sepakat untuk menyediakan setidaknya US$300 miliar.
“Kami punya kewajiban untuk mendapatkan US$1,3 triliun,” ujar Silva.
