Bisnis.com, JAKARTA - Generative AI sebagai bagian dari AI (kecerdasan buatan) telah menjadi katalis transformasi ekonomi global. Indonesia dengan ukuran pasar dan pertumbuhan ekonominya, harus bisa memanen potensi teknologi ini. Riset terbaru Access Partnership dan Elsam menemukan Generative AI membuka kapasitas produksi US$243,5 miliar di Indonesia, setara hampir seperlima dari PDB tahun 2022.
Sebelum semarak Chat CPT, studi IDC Asia-Pacific Enterprise Cognitive/AI Survey di tahun 2018, sudah menemukan potensi ini. Pasalnya, adopsi AI di Indonesia tertinggi di Asia Tenggara, kontribusinya US$70 miliar pada 2021. Hampir 40% terhadap total GMV Asia Tenggara. Bila adopsi AI diakselerasi di jasa keuangan, ritel, dan rantai pasokan, saat itu, Indonesia diprediksi menambahkan US$366 miliar ke PDB-nya satu dekade ke depan.
Untuk itu, penting bagi Indonesia tak tertinggal dalam mengadopsi AI ini. Deloitte merilis investasi AI pemerintah dan bisnis lebih dari US$500 miliar di tahun 2023. Techopedia melaporkan, Amerika terdepan di penelitian AI. Investasi swastanya US$47,4 miliar di tahun 2022, lebih dari setengah investasi global di AI. Pemerintahnya berinvestasi US$3,3 miliar guna riset AI di 2022.
Keramaian Generative AI dimulai saat Chat GPT dirilis pada November 2022. Tak butuh lama, OpenAI merilis model bahasa besar baru, atau LLM, yang disebut GPT-4. Ini menghadirkan perkembangan baru, pemantik akselerasi potensi. Karena ada dua perangkat game changer yang sebelumnya tidak ada, natural language interface (antarmuka bahasa alami) dan reasoning engine (mesin penalaran).
Antarmuka bahasa alami ini membuat kita bisa berinteraksi dengan komputer dengan bahasa kita sehari-hari. Bukan bahasa komputer berupa coding. Kini saat berkomunikasi dengan aplikasi perangkat lunak, kita seolah-olah berbicara dengan rekan kerja. Inilah kunci pembuka yang menciptakan pengalaman yang intuitif.
Sedangkan mesin penalaran berkemampuan menangkap, memproses, dan mendapatkan wawasan dari beragam data yang berkembang pesat. Mesin penalaran yang ditenagai AI, meningkatkan prediktif baru serta wawasan yang lebih dalam atas data yang digunakan. Ini tak hanya terkait otomatisasi, namun memberikan keputusan yang lebih cerdas, lebih cepat, dan mengungkap peluang tersembunyi.
Tak sampai setahun, perusahaan teknologi telah mengintegrasikan ke dalam produk nya. Microsoft memadukan ChatGPT ke aplikasi Modern Work, Business Applications, Digital and APP innovation, Data and AI, dan Security. Layanan ini disebut Copilot, di mana manusia tetap jadi pilot yang menentukan perintah yang akan diberikan ke komputer. Contoh sederhana, saat menggunakan modern work misal msword atau power point, kita bisa meminta copilot membuatkan draf proposal, email, atau presentasi.
Menurut studi IDC dan Microsoft, setiap US$1 yang diinvestasikan perusahaan dalam AI, rata-rata perusahaan mendapat pengembalian US$3,51. Perlu dicatat, ini adalah rata-rata, hasil aktualnya bervariasi tergantung berbagai faktor seperti implementasi, industri, dan kasus penggunaan spesifik. Bila mengakselerasi pemanfaatan teknologi ini, Indonesia memiliki peluang emas melakukan leap frogging atau melompati tahapan dalam pengembangan ekonomi.
Apa yang perlu dipersiapkan pemerintah dan industri guna menangkap hal ini? Dari beragam studi, rekomendasi yang dibutuhkan peta jalan yang mencakup tiga hal kebijakan utama. Pertama, meningkatkan akses dan adopsi. Perlunya panduan pengembangan infrastruktur teknologi juga kebijakan yang selaras dengan perkembangan AI, proses transisinya bagi bisnis dan pemerintah, serta penyiapan talentanya.
Kedua, menginspirasi inovasi. Bagaimana kita dapat menemukan keseimbangan yang tepat antara melindungi dan mempromosikan inovasi. Ketiga, mengurangi potensi risiko. Mengelola risiko ini membutuhkan panduan penggunaan AI yang bertanggung jawab. Tentu saja, pendekatan multi stakeholder menjadi keharusan.
Tentu saja, kita mendukung rencana Kominfo yang akan mengeluarkan Surat Edaran Kode Etik AI. Harapannya, panduan itu mencakup tiga hal. Pertama, berdasarkan risiko, serta fokus pada sumber daya dan perlindungan pada aplikasi berisiko tinggi.
Kedua, berfokus pada hasil, menetapkan aturan capaian daripada bagaimana mencapainya. Misalnya, persyaratan aplikasi harus memberikan layanan berkualitas serupa ke berbagai kelompok, ini akan lebih efektif, daripada persyaratan preskriptif bahwa set data harus “bebas kesalahan”.
Ketiga, praktik AI bertanggung jawab yang sejalan dengan norma dan standar internasional. Contohnya, syarat proses aplikasi beresiko tinggi, dibutuhkan tim guna mengidentifikasi dan mengurangi risiko potensialnya. Yang sederhana, mengadopsi praktik Kerangka Manajemen Risiko AI NIST terbaru.
Yang juga penting, diperlukan aturan pendukung tentang cross border data flows (aliran data lintas batas). Karena AI membutuhkan super computer untuk mengolah banyak data, di mana jaring infrastrukturnya berupa teknologi komputasi awan.
Dengan kondisi regulasi saat ini, hanya swasta yang bisa memanfaatkan AI untuk akselerasi bisnisnya. Kementerian atau lembaga masih membutuhkan persetujuan Kominfo bila ingin menempatkan datanya di luar Indonesia. Kini, Kominfo tengah meminta masukan publik terkait RPM PSE Publik, sebagai turunan dari PP 71/2019. Harapannya ada terobosan. Kemudahan penempatan dan pengelolaan data di luar negeri, bagi data yang tidak terklasifikasi sangat rahasia.
Ini juga konsisten dengan prinsip aliran data lintas negara yang sudah dituangkan di UU PDP No. 27/2022 dan sesuai amanat Deklarasi Pemimpin G20 Bali 2022. Tentu kita tidak mau, opsi membatasi penempatan data ini, menghalangi lembaga sektor publik memanfaatkan kemajuan teknologi AI.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
.jpg?w=300&h=221)
