Bisnis.com, JAKARTA — Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) meminta pemerintah agar menggandeng semua elemen masyarakat untuk ketahanan digital di Indonesia.
Ketua PANDI, Yudho Giri berpandangan bahwa era digitalisasi dan globalisasi yang terjadi saat ini di Indonesia, merupakan hal yang sangat penting untuk dijaga tidak hanya oleh Pemerintah, tetapi juga oleh seluruh masyarakat.
Maka dari itu, menurut Yudho, Pemerintah diminta berkolaborasi untuk mewujudkan ketahanan digital tersebut.
"Mari kita semua berkolaborasi untuk peningkatan ketahanan digital yang tentunya hal ini tidak lepas dari peran seluruh pihak mulai dari pemerintah, akademisi, praktisi, mahasiswa, dan masyarakat umum,” tuturnya dalam keterangan resminya di Jakarta, Sabtu (27/8/2022).
Berkaitan dengan hal tersebut, PANDI juga sudah menggelar acara Konferensi dan Expo Ketahanan Digital (ID-RES) pada tanggal 24-25 Agustus 2022 di Royal Ambarrukmo Yogyakarta secara daring dan luring. Acara itu mengambil tema Mewujudkan Ketahanan Digital dan Keadulatan Internet Indonesia.
Dalam kegiatan ID-RES tersebut, menurut Yudho, PANDI juga mengajak masyarakat khususnya para pelaku UMKM untuk menggunakan domain biz.id.
"Kegiatan ID-RES ini mengangkat tema ketahanan digital yang sangat penting bagi kita semua dan merupakan salah satu upaya dalam peningkatan pemanfaatan Teknologi Informasi,” katanya.
Sementara itu, Kepala Pusinfolahta TNI Brigjen TNI Iwan Sumantri menekankan tentang pentingnya ketahanan digital.
Menurutnya, ketahanan digital bukan hanya bicara mengenai pertahanan teritorial, tetapi mencakup pertahanan dunia digital.
“Dalam hal ini, TNI juga turut berperan dalam mewujudkan ketahanan digital dengan cara memberikan rasa aman dari para pengguna internet dari segala bentuk ancaman,” ujarnya.
Senada dengan Brigjen TNI Iwan Sumantri, Plt Direktur Tata Kelola Aplikasi Informatika pada Kemenkominfo, Teguh Arifiandi mengemukakan bahwa pemerintah dan elemen masyarakat harus bersama-sama meningkatkan ketahanan digital.
“Salah satu bentuk usaha untuk meningkatkan ketahanan digital dari Kemenkominfo yaitu adanya kewajiban pendaftaran PSE bagi setiap penyelenggara internet dan pencanangan RUU perlindungan data pribadi, hal ini merupakan salah satu tugas pemerintah khususnya Kemenkominfo untuk membentuk ketahanan digital yang aman bagi kita semua,” tuturnya.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Keamanan Siber dan Sandi TIK, Media dan Transportasi pada BSSN, Retno Artinah Suryandari mengemukakan bahwa pada tahun ini telah terjadi kebocoran data yang meningkat terus-menerus.
Hal itu disebabkan belum ada ketahanan digital kolaborasi antara pemerintah dengan elemen masyarakat. “Tingkat kebocoran data saat ini juga semakin meningkat, oleh karena itu diperlukan peningkatan kesadaran di masyarakat akan bahaya kebocoran data serta peningkatan keamanan dan regulasi dari pemerintah," kata Retno.
