Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Banyak Data Pribadi Dijual sebagai NFT, Kemenkominfo Turun Tangan

Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kemenkominfo mengungkapkan telah menindak platform yang ketahuan memperjualbelikan data privasi sebagai NFT.
Leo Dwi Jatmiko
Leo Dwi Jatmiko - Bisnis.com 19 Januari 2022  |  10:11 WIB
Tampilan situs Opensea, marketplace yang menjual karya non-fungible token (NFT) terbesar di dunia - opensea.io
Tampilan situs Opensea, marketplace yang menjual karya non-fungible token (NFT) terbesar di dunia - opensea.io

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kemenkominfo memiliki sejumlah rencana dalam mengawasi platform perdagangan aset non fungible token (NFT). 

Bahkan, Kemenkominfo mengungkapkan telah menindak platform yang ketahuan memperjualbelikan data privasi. 

Juru Bicara Kemenkominfo Dedy Permadi mengatakan sesuai Peraturan Menteri Kemenkominfo No.5/2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat, Kemenkominfo melakukan pengawasan atas platform digital penyelenggara kegiatan transaksi NFT. 

Pengawasan dilakukan dengan melakukan patroli siber dan menerima laporan dari masyarakat terhadap dugaan penyebaran konten yang melanggar peraturan perundang-undangan. PSE yang melakukan pelanggaran kewajiban akan  dikenakan sanksi administratif. 

“Sanksi berupa pemutusan akses/access blocking terhadap sistem elektroniknya,” kata Dedy kepada Bisnis, Rabu (19/1/2022). 

Dedy menjelaskan seharusnya transaksi NFT merupakan transaksi yang terkait dengan aset kripto sehingga pengawasan transaksi merupakan kewenangan oleh Badan Pengawas Perdagangan Komoditi Berjangka (Bappebti) Kementerian Perdagangan. 

Namun, sebagai kementerian yang berwenang melakukan pengawasan terhadap kepatuhan PSE terhadap kewajiban PSE, Kemenkominfo telah memproses upaya pemutusan akses terhadap konten NFT penjualan KTP di platform transaksi NFT 

“Karena platform melanggar prinsip perlindungan data pribadi,” kata Dedy. 

Adapun mengenai pengawasan terhadap platform perdagangan NFT asing, kata Dedy, jika mempengaruhi kepentingan Indonesia (prinsip ekstrateritorial), Kemenkominfo dapat melakukan pengawasan terhadap marketplace luar negeri yang layanannya digunakan  atau ditawarkan di Indonesia. 

Hal tersebut sesuai dengan amanat pasal 2 Undang-undang No.11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya yang mengatur bahwa ketentuan dalam UU ITE berlaku di luar Indonesia. 

“Kolaborasi dengan otoritas di negara lain juga dimungkinkan untuk dilakukan sesuai kerangka regulasi yang berlaku,” kata Dedy. 

Sekadar informasi, saat ini NFT sedang banyak dibahas di kalangan masyarakat. Transaksi aset NFT pun diklaim terus melonjak. Kemenkominfo akan terlibat dalam pengawasan platform perdagangan NFT. 

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

kemenkominfo keamanan data NFT
Editor : Amanda Kusumawardhani

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper
To top