Bisnis.com, JAKARTA — Elon Musk melalui anak usaha SpaceX, Starlink, terkonfirmasi menjalin kerja sama dengan Telkom Indonesia atau TLKM terkait dengan investasi satelit LEO.
Kemenkominfo pun mengonfirmasi Starlink tengah mengurus hal-hal yang dibutuhkan untuk beroperasi di Indonesia.
Namun, di balik segala investasi asing di industri telekomunikasi, selalu ada risiko yang patut diwaspadai Indonesia. Apa sajakah itu? Bisnisindonesia.id memiliki analisis aktual untuk menjawab pertanyaan tersebut.
Selain soal kelanjutan lobi-lobi investasi satelit Starlink melalui Telkom, berbagai berita pilihan tersaji dari meja redaksi Bisnisindonesia.id. Mulai dari jerih payah Bukalapak membalik nasib kinerja, hingga upaya TINS keluar dari jerat kerugian.
Berikut highlight Bisnisindonesia.id, Jumat (15/10/2021) :
Menanti Taji Strategi TINS Keluar dari Jerat Kerugian
PT Timah Tbk. akan meningkatkan kontribusi tambang melalui laut pada tahun ini sebagai salah satu upaya untuk memulihkan kinerja keuangan perseroan setelah mencetak rugi bersih selama dua tahun berturut-turut.
Tambang laut dinilai lebih dapat dikontrol dan tidak memiliki penambang ilegal dibandingkan dengan tambang darat sehingga mengurangi ketidakpastian ketersediaan pasokan bijih timah bagi perseroan.
Perusahaan berharap tambang laut dapat menambah kontribusinya terhadap pendapatan TINS menjadi 40% pada 2021, dibandingkan dengan tambang darat sekitar 60%.
Pada 2020, tambang laut menyumbang penerimaan perusahaan sebesar 28,65% sedangkan tambang darat 71,35%.
Di tengah rencana ekspansi tersebut, TINS juga menikmati rezeki lainnya berupa lonjakan harga timah yang sempat mencatat rekor tertinggi sepanjang masa di level US$36.830 per metrik ton.
Hal ini berarti menandakan harga timah telah melesat sekitar 90% pada tahun ini. Prestasi ini melampaui logam dasar lainnya seperti tembaga dan aluminium di pasar LME.
Elon Musk Investasi Satelit via TLKM, Apa Risiko bagi Indonesia?
Rencana investasi satelit oleh taipan global Elon Musk melalui Starlink, anak usaha SpaceX, mencuatkan dilema tersendiri bagi industri telekomunikasi Indonesia. Risiko kedaulatan dirgantara hingga harga layanan yang mahal menjadi beberapa aspek yang disorot.
Dalam kaitan itu, para pakar telekomunikasi menilai pemanfaatan satelit Starlink di Indonesia harus jelas peruntukannya. Penyebabnya, kehadiran satelit Starlink justru berisiko mengancam keamanan dan kedaulatan negara.
Secara teknis, untuk bisa memberikan layanan, Starlink harus memiliki hak labuh atau landing right di Indonesia dan Indonesia seharusnya juga memiliki hak labuh di negara asal satelit Starlink yaitu Amerika Serikat.
Setelah mengantongi hak labuh, perlu ada izin jaringan tetap tertutup berbasis VSAT yang dipegang oleh Startlink.
Hal paling penting dari kerja sama yang terjalin nanti adalah tujuan yang jelas mengenai pemanfaatan startlink di Indonesia.
Jangan sampai pasar Telkom diambil dan perusahaan asing membuka lubang keamanan untuk masuk ke Indonesia.
Adapun, koordinasi spektrum frekuensi dengan pemain satelit Indonesia juga menjadi salah satu hal yang harus diselesaikan Starlink milik Elon Musk jika ingin beroperasi di Indonesia.
Petugas memantau dan mengatur pergerakan pesawat udara di menara Air Traffic Controller (ATC) Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, Senin (8/10/2018)./Antara
Penerbangan Internasional Dibuka, Maskapai Asing Lebih Untung
Pembukaan penerbangan internasional di Bali dipandang akan lebih menguntungkan maskapai asing ketimbang maskapai nasional.
Penyebabnya, pembukaan penerbangan internasional ke Bali merupakan sesuatu yang ditunggu-tunggu maskapai asing. Terlebih, sejumlah negara kini tidak mempersyaratkan penduduknya karantina saat kembali dari Indonesia.
Sebelum penerbangan internasional ke Bali dibuka mulai 14 Oktober 2021, para pelaku perjalanan internasional harus mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang yang sudah dibuka sejak 17 September.
Para pelaku perjalanan itu baru melanjutkan perjalanan ke Bali setelah selesai menjalani karantina.
Dengan pembukaan penerbangan internasional di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, maskapai asing akan melayani transit penumpang dari mana pun untuk ditransfer ke penerbangan menuju Bali.
Upaya Bukalapak Penuhi Harapan Konsensus Analis
Emiten dagang-el PT Bukalapak.com Tbk. mencatat adanya peningkatan kinerja memasuki paruh kedua tahun ini, seiring dengan daya beli masyarakat yang tampaknya mulai pulih.
Dengan perkembangan tersebut, perseroan optimistis dapat memenuhi proyeksi kinerja yang diperkirakan oleh kalangan analis.
Presiden Bukalapak.com Teddy Oetomo yakin meski tidak pernah memberikan outlook atau target kerja, perseroan bisa memenuhi konsesus analis. Sebab, perseroan tetap menjaga pertumbuhan kinerja semester I/2021 dan melakukan ekspansi.
“Saya sempat cek simulasi konsesus analis dan kami yakin bisa memenuhi ekspektasi itu. Kami menjalankan strategi dan punya kapasitas untuk mengeksplorasi. Jadi, tidak cuma mempertahankan kinerja, tetapi bisa ekspansi,” katanya.
Teddy yakin kinerja perseroan akan sejalan dengan perkiraan konsesus analis Bloomberg. Adapun konsensus analis Bloomberg mengestimasikan pendapatan emiten berkode saham BUKA itu bisa menyentuh Rp2,05 triliun pada 2021 dan Rp3,36 triliun pada 2022.
Sementara itu, untuk rugi bersih perseroan masing-masing tahun mencapai Rp1,56 triliun dan Rp1,02 triliun.
Seiring dengan proyeksi itu, 94,1% atau sebanyak 16 sekuritas merekomendasikan beli. Target harga rata-rata menyentuh level Rp1.294.
Pajak Karbon Siap Jadi 'Terapi Syok' Manufaktur pada 2022
Pengenaan pajak karbon yang ditetapkan pemerintah senilai Rp30 per kilogram karbon dioksida ekuivalen atau CO2e berpotensi membebani pelaku industri manufaktur. Insentif pun perlu disiapkan bagi industriawan sebelum kebijakan ini diimplementasikan 2022.
Dalam kaitan itu, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Industri Bobby Gafur Umar mengatakan pajak karbon yang akan diberlakukan mulai 1 April 2022 akan berdampak ke beban biaya manufaktur yang berpotensi menurunkan daya saing industri RI.
"Harus ada peralihan [ke energi bersih]. Cuma kalau tidak dikondisikan ya tidak bisa, peran pemerintah sangat penting dan ditunggu," ujarnya.
Di sisi lain, Bobby juga memandang pengenaan pajak karbon sebagai kebijakan yang harus diberlakukan cepat atau lambat untuk memenuhi komitmen Indonesia di Perjanjian Paris.
Hal itu juga seiring dengan arah pembangunan dunia menuju visi berkelanjutan. Konsekuensinya, industri dituntut bergerak ke arah yang sama.
"Saya pikir kita jangan melihat dari sisi jangka pendek, tetapi bahwa ini menciptakan peluang baru, industri baru, bisnis baru ke depan," ujarnya.
