Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Modal Ventura dan Startup Indonesia (Amvesindo) menilai pemerintah perlu menggenjot infrastruktur untuk mendukung pembelajaran daring yang lebih efisien pada 2022.
Ketua Amvesindo Jefri R.Sirait mengatakan bahwa akhir tahun ini menjadi momentum untuk menggenjot fondasi dan infrastruktur proses belajar daring di Indonesia.
“Sekarang waktunya pemerintah menghadirkan kedaulatan teknologi dan konektivitas antara pemerintah dan pemain edutech, agar pada 2022 nanti proses belajar secara daring tidak mengalami hambatan yang signifikan,” tuturnya, Minggu (22/8/2021).
Hal itu perlu dilakukan mengingat Presiden Joko Widodo menyebutkan bahwa pemerintah akan memfokuskan kebijakan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja atau RAPBN 2022 pada enam hal, salah satunya infrastruktur yang mendukung adaptasi teknologi, termasuk memperluas akses internet dan mendukung proses belajar daring.
Sekadar informasi, berdasarkan draf Nota Keuangan Tahun Anggaran 2022, pemerintah menyiapkan anggaran pendidikan sebesar Rp541,7 triliun. Dana itu diutamakan untuk beberapa kegiatan, seperti peningkatan kompetensi guru, serta penguatan pendidikan vokasi dan karakter.
Pemerintah juga memfokuskan penggunaan anggaran untuk menunjang kegiatan belajar daring, terutama di daerah yang belum terjangkau internet.
Selain itu, Jefri meyakini, masa pandemi Covid-19 yang masih berlangsung hingga tahun ini membuat sektor peran perusahaan rintisan di bidang pendidikan (startup edutech) kian dibutuhkan.
Tidak hanya di perkotaan, peluang ekspansi mereka juga bisa meluas hingga di daerah terpencil, terluar, dan terdepan (3T).
Penyebabnya, pemain edutech masih lebih fleksibel untuk mendalami ruang pendidikan secara digital, sehingga bisa menyasar pangsa pasar yang lebih luas.
Namun, persoalan infrastruktur masih menjadi tantangan yang menghantui untuk pemain edutech di dalam negeri. Hal itu pun bisa menjadi indikator utama, apakah satu daerah sudah siap atau belum untuk mendukung kegiatan belajar mengajar secara daring.
Selain itu, perlu juga mempertimbangkan literasi digital dan kemampuan pendidikan digital masyarakat di daerah yang ingin dituju.
Alhasil, peran pelaku startup bisa menjadi jawaban atas kepentingan pemerintah untuk menyediakan kebutuhan pendidikan masyarakat di luar pulau Jawa dan daerah 3T. Meskipun, skema dan layanan mereka tentu berbeda dengan pengguna di perkotaan.
_1692146987.jpg?w=233&h=175)
