Bisnis.com, JAKARTA - Krisis pandemi Covid-19 melahirkan kebijakan pemerintah yang juga memiliki kelemahan. Misalnya saja yang dapat ditelusuri adalah kurangnya perlindungan sosial bagi pekerja informal. Akan tetapi untuk mengatasi kelemahan tersebut dibutuhkan lebih dari sekedar program-program sosial.
Hal mendesak yang perlu segera dilakukan adalah pemerintah menjembatani kesenjangan digital. Selama pandemi Covid-19 program bantuan sosial untuk ‘kelompok menengah yang hilang’, yaitu pekerja informal yang dikeluarkan dari kelompok penerima jaminan sosial—karena tidak memenuhi kualifikasi untuk mendapatkan bantuan sosial yang ditargetkan untuk kelompok sangat miskin—sangat bergantung pada teknologi digital.
Proses pendaftaran dilakukan dengan menggunakan telepon genggam pintar (smartphones). Selanjutnya pemerintah memverifikasi penerima dengan menggunakan sistem identifikasi digital.
Setelah itu pembayaran ditransfer ke rekening penerima. Penggunaan teknologi ini mempermudah prosedur dan memungkinkan pekerja untuk menghindari kontak muka satu sama lain pada saat mengajukan permohonan dan pada saat menerima bantuan tunainya.
Namun yang jelas pendekatan tersebut juga menimbulkan risiko. Sebagai perbandingan, pada saat Pemerintah Afrika Selatan memperkenalkan bantuan sosial tunai bagi orang dewasa yang tidak mendapatkan bantuan pemerintah dalam bentuk lain selama pandemi, permohonan harus disampaikan melalui formulir yang diunduh dari website, whatsapp, dan surat elektronik.
Hal ini tentunya memberikan efisiensi tetapi sebagian formulir permohonan ini tidak bisa diakses oleh pekerja, karena hampir 90% dari kelompok tersebut tidak memiliki telepon genggam pintar.
Sebagian besar masih memiliki telepon genggam lama yang tidak didukung oleh aplikasi yang mengharuskan tersedianya jaringan internet. Selain itu sebagian pekerja tidak memiliki cukup uang untuk bisa menikmati jaringan maya.
Tidak hanya berhenti sampai di situ. Kendala lainnya adalah keawaman dalam melengkapi formulir dan proses administrasi yang harus dilakukan jika permohonan awal ditolak. Cerita yang sama terjadi di seluruh dunia.
Di Mexico City, bantuan tunai yang diberikan kepada pekerja tidak tetap pada awalnya hanya dapat diakses melalui permohonan daring. Ada yang sampai tiga kali mencoba memindai dokumen dan mengirim surat elektronik. Bagaimana jika pekerja tidak bisa baca tulis dan tidak mampu bayar sewa internetnya.
Akhirnya Pemerintah Meksiko menyediakan juga formulir permohonan yang bisa dilengkapi secara manual. Begitu juga di Delhi (India), pekerja informal berjuang untuk menggunakan aplikasi digital yang diluncurkan pemerintah untuk mendukung pedagang kaki lima.
Bukan karena aplikasi hanya tersedia secara daring tetapi juga tidak ditulis dalam bahasa Hindi baku dan website sering putus pula. Pemohon juga diharuskan memiliki kartu identifikasi yang terhubung dengan data biometri dan demografi yang juga terhubung dengan nomor telepon genggam yang juga menimbulkan masalah-masalah lainnya.
Tidak semua pemohon memiliki kartu identifikasi tersebut. Dan jika mereka merupakan pekerja musiman yang berasal dari desa maka mereka harus pulang ke desa untuk mengurus kartunya dan juga jika nomor telepon genggamnya berbeda maka harus di mutakhirkan data nomor telepon genggamnya.
Dalam kaitan itu, laporan PBB tentang kemiskinan dan hak asasi manusia yang dirilis pada 2019 menemukan bahwa digitalisasi kesejahteraan cenderung menurunkan secara signifikan anggaran kesejahteraan secara keseluruhan, menghilangkan beberapa jasa pelayanan dan memperkecil jumlah kelompok penerima bantuan tunai.
Sistem ini justru seolah-olah menghukum kaum miskin. Seharusnya teknologi yang ada tidak boleh digunakan untuk mengurangi anggaran dan mengalihkan tanggung jawab dari pemerintah ke organisasi yang mengurus kaum miskin.
Pemerintah yang menggunakan teknologi digital untuk program kesejahteraan sosial harus memastikan adanya penyertaan pemerintah dalam sistem dan lembaga di mana program ini melekat.
Untuk awalnya, dengan pemerintah melakukan investasi dalam transisi digital, pemerintah juga harus mendukung organisasi perdesaan dengan memberikan pelayanan dasar guna menghubungkan masayarakat dengan hak-haknya.
Pemerintah juga perlu membuat mekanisme untuk melakukan konsultasi yang bermanfaat dengan organisasi-organisasi ini dalam usaha mendesain program-program yang memenuhi kebutuhan kelompok yang dituju, memonitor dan melakukan penilaian perkembangannya dan melakukan perubahan yang diperlukan.
Pekerja birokrasi di baris depan (frontliner) seperti pekerja sosial dan petugas registrasi perlu dukungan penuh. Tentunya menutupi kesenjangan digital harus menjadi prioritas utama.
Artinya perluasan akses teknologi digital dilakukan dengan tersediannya telepon genggam pintar, internet kecepatan tinggi, dan memastikan orang memiliki pengetahuan untuk menggunakannya.
Organisasi-organisasi perdesaan memiliki peranan penting juga tetapi untuk saat ini, kesenjangan digital harus segera dijembatani untuk memungkinkan kelompok yang lemah atau miskin dapat dengan mudah mengakses bantuan pemerintah yang sangat dibutuhkan tersebut.
