Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Menkominfo: Pusat Data Nasional Picu Efisiensi Fiskal Rp20 Triliun

Proyek Pusat Data Nasional dinilai bisa memicu efisiensi fiskal tidak kurang dari Rp20 triliun per tahun.
Akbar Evandio
Akbar Evandio - Bisnis.com 23 April 2021  |  21:24 WIB
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate memberikan penjelasan di Jakarta, Kamis (7/11/2019). Bisnis - Triawanda Tirta Aditya
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate memberikan penjelasan di Jakarta, Kamis (7/11/2019). Bisnis - Triawanda Tirta Aditya

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G. Plate menyatakan pembangunan Pusat Data Nasional (PDN) di Indonesia bertujuan untuk memperkuat satu data dan dapat mendorong efisiensi fiskal secara signifikan. 

Oleh karena itu, dia melanjutkan saat ini pemerintah tengah memantapkan perencanaan tata kelola dan kedaulatan data nasional.

“Keberadaan Pusat Data Nasional akan dapat mendorong efisiensi fiskal secara signifikan. Saya memperkirakan tidak kurang dari Rp20 triliun per tahun efisiensi fiskal Indonesia,” tuturnya lewat siaran pers, Jumat (23/4/2021).

Pembangunan Pusat Data Nasional di Kota Batam ini akan berlangsung  pada 2022 dan ditargetkan selesai pada 2025. Pemilihan lokasi di Batam adalah juga karena keunggulan atas kelengkapan infrastruktur penunjang, semisal infrastruktur serat optik, pasokan listrik, dan air.

Menurut Johnny, pemerintah membangun PDN untuk mengonsolidasikan data dan mempercepat digitalisasi layanan publik. 

Dia menilai, PDN jadi pondasi utama untuk percepatan digitalisasi. Oleh karena itu, Kominfo ditugaskan untuk mengkonsolidasikan pusat data atau ruang server yang sekarang itu dikelola oleh kementerian dan lembaga untuk disatukan di Pusat Data Nasional.

“Saat ini Indonesia memiliki 2.700 data center, tapi hanya sekitar 3% saja yang memenuhi standar internasional. Pusat Data Nasional ini tentu akan meningkatkan kinerja dan capaian Satu Data di Indonesia, juga menjadi medium untuk integrasi dan efisiensi sekitar 24.700 aplikasi pemerintahan pusat dan daerah yang digunakan selama ini,” tuturnya.

Johnny melanjutkan, dengan belum terpenuhinya hal itu, berdampak pada konsolidasi dan interoperabilitas data yang mengakibatkan sulitnya mengambil keputusan berbasis data nasional. 

“Untuk itu, Presiden Jokowi Widodo juga menetapkan di samping membangun Pusat Data Nasional, Indonesia juga harus memiliki Satu Data Nasional,” ujarnya.

Untuk bisa mengkonsolidasikan data, Johnny menyatakan hal itu merupakan pekerjaan yang sangat berat. Kemudian, beberapa pekerjaan rumah secara paralel yang juga perlu disiapkan dalam membangun Pusat Data Nasional meliputi organisasi pengelola PDN, penyediaan government cloud berstandar global, serta memiliki kemampuan SDM dalam audit sistem keamanan digital.

“Pemerintah akan memprioritaskan pengembangan kemampuan SDM dalam negeri yang cakap terkait dengan sistem keamanan digital tersebut. Melalui skema literasi digital #MakinCakapDigital dari Kominfo, prioritas pengembangan SDM bidang digital di Indonesia akan terus diselaraskan dengan kebutuhan tata Kelola sumber daya data di Indonesia,” tegasnya. 

Kominfo, lanjutnya, berkolaborasi dengan pemangku kepentingan (multistakeholder) telah menyiapkan program Siberkreasi, Digital Talent Scholarship (DTS) hingga Digital Leadership Academy (DLA), guna pengembangan talenta digital di Indonesia.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

kominfo
Editor : Rio Sandy Pradana

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top