Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Aturan Data WhatsApp, Menkominfo Imbau Netizen Bijak Pilih Aplikasi

Menkominfo Johnny G. Plate meminta masyarakat lebih bijak dalam memilih media sosial yang mampu memberikan pelindungan data pribadi dan privasi.
Leo Dwi Jatmiko
Leo Dwi Jatmiko - Bisnis.com 11 Januari 2021  |  13:26 WIB
Aplikasi WhatsApp terlihat di layar ponsel. - Reuters/Thomas White
Aplikasi WhatsApp terlihat di layar ponsel. - Reuters/Thomas White

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengimbau masyarakat untuk bijak dalam memilih aplikasi media sosial usai Facebook dan WhatsApp melibatkan pihak ketiga dalam pengelolaan data privasi pengguna.

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengatakan berencana memanggil pengelola aplikasi Facebook dan WhatsApp mengenai kebijakan baru pengelolaan data privasi yang melibatkan pihak ketiga.

"Ada beberapa plaform media sosial yang dapat digunakan oleh masyarakat namun masyarakat perlu lebih bijak dalam menentukan dan memilih media sosial yang mampu memberikan pelindungan data pribadi dan privasi yang optimal agar terhindar dari penggunaan data pribadi yang tidak dikehendaki baik berupa penyalahgunaan atau tidak sesuai aturan," kata Johnny kepada Bisnis.com, Senin (11/1/2021).

Dia akan memanggil pengelola WhatsApp dan Facebook Asia Pacific Region untuk memberikan penjelasan lengkap. Setelah itu pemerintah akan menetapkan kebijakan lanjutan terkait dengan hal ini.

Johnny menjelaskan pembahasan RUU PDP terus dilakukan bersama komisi I DPR RI. Kominfo telah menetapkan Panitia Kerja Pemerintah dan siap untuk melanjutkan pembahasan penyelesaian RUU menjadi UU PDP bersama dengan Komisi I DPR RI.

Dia berharap pembahasan RUU PDP dapat diselesaikan pada awal tahun ini. Saat ini UU PDP menjadi sangat penting sebagai payung hukum utama pelindungan data pribadi masyarakat.

“Salah satu prinsip utama dalam PDP adalah bahwa penggunaan data pribadi harus dengan persetujuan [consent] pemilik data. Hal ini sejalan dengan regulasi di berbagai negara termasuk GDPR Uni Eropa maupun substansi yang ada dalam RUU PDP Indonesia,” kata Johnny.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

telekomunikasi kominfo
Editor : Rio Sandy Pradana

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top