Bisnis.com, JAKARTA – Pekerjaan rumah pemerintah tidak hanya membangun infrastruktur telekomunikasi sehingga Indonesia merdeka sinyal.
Lebih dari itu, pemerintah juga harus memikirkan pembangunan ekosistem digital dan regulasi agar infrastruktur yang telah terbangun dapat digunakan secara optimal.
Ketua Program Studi Magister Teknik Elektro Institut Teknologi Bandung (ITB) Ian Yosef M. Edward mengatakan bahwa sebelum menggelar infrastruktur pemerintah perlu melakukan pemetaan secara matang.
Setelah itu, katanya, pemerintah juga harus mencari dan membangun potensi digital di kawasan tersebut agar infrastruktur yang telah terbangun dapat dimanfaatkan dengan maksimal oleh masyarakat.
“Anggaran awalnya adalah untuk pemberian insentif kepada operator yang turut serta membangun dan dilanjutkan dengan membentuk ekosistem digital yang melibatkan semua pihak sehingga dapat meningkatkan taraf hidup ataupun laju pertumbuhan ekonomi setempat,” kata Ian kepada Bisnis, Minggu (16/8/2020).
Ian menambahkan bahwa mengenai infrastruktur telekomunikasi di kawasan terdepan, terluar, dan tertinggal (3 T) yang telah dibangun oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti), saat ini berjalan cukup baik.
Pembayaran yang berorientasi pada kualitas layanan yang diterima oleh masyarakat, kata Ian, merupakan langkah tepat untuk efisiensi anggaran.
Adapun, mengenai sistem komunikasi kabel laut Palapa Ring dan Satelit Multifungsi Satria yang rencananya untuk menyalurkan internet di daerah 3 T atau kosong sinyal, menurut Ian, semua masih berjalan dengan baik.
Kekosongan jumlah penyewa saat ini dianggap sebagai hal yang wajar karena untuk mendorong operator seluler dan swasta membangun jaringan di kawasan non komersial, bukanlah hal yang mudah.
“Evaluasi juga bukan hanya melihat dari keuntungan ekonomi semata, melainkan memberi manfaat bagi masyarakat, ketahanan, dan kedaulatan negara,” kata Ian.
