Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Informatika perlu memperpanjang jaringan Palapa Ring dengan anggaran yang dimiliki. Kemenkominfo juga diminta agar transparan dalam melakukan pembangunan infrastruktur.
Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi mengatakan bahwa alokasi anggaran pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang telah disiapkan pemerintah perlu digunakan untuk secara maksimal.
Dia mengusulkan agar pembangunan Sistem Komunikasi Kabel Bawah Laut (SKKL) dilanjutkan untuk mencapai merdeka sinyal.
| Baca Juga : APJII: Palapa Ring Butuh Lastmile |
|---|
Sejak komersialisasi pada 2018 Palapa Ring Barat telah terutilisasi sebesar 33 persen. Adapun Palapa Ring Tengah mulai komersialisasi 2019 dan telah terutilisasi sebesar 15 persen.
Sementara itu, Palapa Ring Timur beroperasi mulai 2019. Utilisasi Palapa Ring Timur saat ini sudah mencapai 14,3 persen di jaringan serat optik, dan 42,7 persen okupansi jaringan microwave.
Rendahnya utilisasi Palapa Ring, menurut Heru, disebabkan jaringan tulang punggung Palapa Ring terputus dengan jaringan pengalur (backhaul). Alhasil, jika menggunakan Palapa Ring operator harus membangun lagi infrastruktur jaringan backhaul agar dapat masuk ke pemukiman atau pedesaan terdekat.
“Seperti Palapa Ring kan perlu ada lanjutannya. Bukan akhir dari upaya merdeka sinyal,” kata Heru kepada Bisnis, Minggu (16/8/2020).
Heru mengatakan pandemi Covid-19 telah memperlihatkan bahwa hasil kerja Menkominfo sebelumnya, Rudiantara, tidak maksimal dan salah langkah.
Menurutnya, Rudiantara dalam beberapa kesempatan menganggap infrastruktur telekomunikasi sebagai masa lalu. Rudianatara pun terlalu fokus dengan program 1.000 Startup, Anti Hoax dan lainnya yang merupakan kegiatan event. Alhasil, belasan ribu desa saat ini tidak teraliri sinyal internet.
Untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur telekomunikasi dengan anggaran yang terbatas, kata Heru, pemerintah perlu menyiapkan langkah luar biasa.
Alokasi anggaran untuk mendukung langkah transformasi digital di segala sektor tersebut harus jelas pemanfaatannya.
“Jangan sampai bocor dan boros. Sampaikan program apa yang akan dilakukan pada publik, nilainya berapa agar publik sama-sama memantau,” kata Heru.
Heru juga mengungkapkan bahwa pemerintah perlu mengevaluasi program-program yang selama ini telah berjalan dengan dengan melibatkan masyarakat dan ahli.
Setelah itu, pemerintah perlu menentukan apakah program tersebut perlu diteruskan atau diganti dengan program lain yang lebih pas.
