Pemerintah RI Bahas Kebijakan dan Strategi Tata Kelola Internet di Forum PBB

Pemerintah Indonesia melalui Menteri Komunikasi dan Informatika Johny Gerard Plate menyampaikan tata kelola internet di Tanah Air dalam ajang 14th Annual Meeting of Internet Governance Forum 2019 di Berlin, Jerman, Selasa (25/11/2019).
Rahmad Fauzan
Rahmad Fauzan - Bisnis.com 25 November 2019  |  18:58 WIB
Pemerintah RI Bahas Kebijakan dan Strategi Tata Kelola Internet di Forum PBB
Ilustrasi - xl.co.id

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Indonesia melalui Menteri Komunikasi dan Informatika Johny Gerard Plate menyampaikan tata kelola internet di Tanah Air dalam ajang 14th Annual Meeting of Internet Governance Forum 2019 di Berlin, Jerman, Selasa (25/11/2019).

Dalam pertemuan inisiatif Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tersebut, Johny memaparkan beberapa materi penting terkait dengan tata kelola internet mulai dari kebijakan dan strategi Indonesia dalam hal infrastruktur dan konektivitas, penetrasi internet dan media sosial, ekosistem ekonomi digital, serta isu pengelolaan internet di Indonesia.

 “Indonesia merupakan salah satu negara pengguna Internet terbesar di dunia, sekaligus juga berhasil menunjukkan diri sebagai salah satu kekuatan ekonomi digital baru dunia. Pengalaman-pengalaman pengelolaan isu infrastruktur, ekonomi digital, literasi digital, regulasi, industri, dan tatakelola internet akan menjadi bahan-bahan sharing saya dalam forum IGF tersebut," ujar Johnny dalam keterangan resmi yang diterima Bisnis.com, Senin (25/11/2019).

Dia melanjutkan, partisipasi aktif netizen dalam tataran global serta banyaknya best practice dan success story pengelolaan internet, baik untuk kepentingan produktivitas seperti e-commerce, maupun untuk kepentingan leisure seperti penggunaan media sosial yang sangat marak akan menjadi bagian dari materi pemerintah di Internet Governance Forum 2019.

Adapun, ajang tersebut diikutsertai oleh beberapa negara dan organisasi internasional, antara lain Australia, Bangladesh, Chad, Costa Rica, Mesir, Prancis, Gambia, Iran, Jepang, Norwegia, Pakistan, Polandia, Lithuania, Russia, Saudi Arabia, Spanyol, Inggris, European Commission, OECD, ITU, UNCTAD, dan UNESCO.

Pemerintah pun rencananya akan melakukan pertemuan dengan Deputi Sekretaris Jenderal Organization For Economic Co-operation and Development (OECD) Ulrik Knudsen. Namun, belum diketahui materi yang akan dibahas oleh kedua belah pihak.

Sebagai informasi, laporan Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) 2018 mengungkapkan dari total populasi sebanyak 264 juta jiwa penduduk Indonesia, terdapat sebanyak 171,17 juta jiwa atau sekitar 64,8% yang sudah terhubung ke internet pada 2018.

“Sangat menarik karena semua pencapaian tersebut bukan hanya diraih karena jumlah penduduk yang tinggi, tetapi juga oleh berbagai strategi dan kebijakan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi berikut ekosistem dan industrinya," lanjut Johny.

Dia menambahkan pencapaian tersebut diraih dalam konteks pengembangan infrastruktur jaringan yang tidak jarang menemui hambatan, terutama demografis, geografis, dan finansial. Pencapaian tersebut juga tidak luput dari banyak permasalahan yang menjadi dampak dari derasnya arus informasi dan transformasi akibat internet dan digitalisasi.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
jaringan internet

Editor : Wike Dita Herlinda
KOMENTAR


Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top