Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan akan menyewa satelit internet berkecepatan tinggi pada 2019 untuk sementara waktu guna mempercepat layanan ke berbagai instansi seperti sekolah, desa, dan puskesmas yang belum terakses internet.
Kebijakan tersebut, menurut Menteri dilakukan sebelum meluncurkan satelit sendiri pada 2021-2022.
Menurut Rudiantara pemerintah telah mengagendakan proses dimulainya peluncuran satelit internet berkecepatan tinggi pada 2018 dan diperkirakan peluncuran satelit baru akan dilakukan pada akhir 2021 atau awal 2022.
"Pada 2018 kita akan tetapkan siapa yang akan menjadi badan usaha untuk merancang membangun, meluncurkan dan mengoperasikan satelit, yang satelitnya diluncurkan perkiraannya akhir 2021 atau awal 2022," katanya di Jakarta, Rabu (15/11/2017).
Untuk itu, sebelum, satelit berkecepatan tinggi yang diluncurkan oleh Indonesia tersebut mengangkasa, pihaknya akan menyewa satelit pada 2019. Sehingga nantinya, ketika satelit telah diluncurkan dan mengangkasa, maka layanan dapat dipindahkan dengan cepat.
Dengan demikian, menurut dia, hal ini akan mempercepat layanan internet berkecepatan tinggi yang dibutuhkan oleh berbagai instansi seperti sekolah dan madrasah, puskesmas, Polres, Polsek, Kodim maupun desa yang kini belum memperoleh akses.
"Lumayan itu ada waktu tiga tahun, nanti kita cari satelit siapa yang bisa kita sewa, jadi setelah satelit kita di atas tinggal memindahkan ke satelit kita, karena kan layanan ini harus secepat-cepatnya, infrastruktur harus dibangun secepat-cepatnya, agar kita bisa kompetisi," katanya.
Ia mengatakan, pada 2019 secara bertahap berbagai instansi tersebut akan terlayani, sehingga pada 2024 nantinya semua sudah harus terhubung dengan internet berkecepatan tinggi.
Menurut dia, terdapat sekitar 140.000 hingga 150.000 titik baik sekolah, puskesmas, maupun desa yang nantinya terhubung dengan internet kecepatan tinggi. Sementara itu, antena yang menjadi pendukung untuk internet di titik itu, harus diproduksi di daerah-daerah untuk mengembangkan perekonomian.
"Bayangkan 140.000 sampai 150.000 antena kita butuhkan, kalau harga antena satu Rp2 juta, Rp3 juta, sudah berapa ratus miliar akan kita sebar ini ke daerah," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
