Bisnis.com, SEMARANG—PT Bhinneka Mentari Dimensi melalui situs belanja online Bhinneka.com menargetkan pertumbuhan penjualan minimal 30% tahun ini pada pengadaan barang di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
Yoana Tri Agustina, Corporate Sales Managrer Penanganan E Katalog Khusus Bhinneka.com, mengatakan pada tahun lalu penjualannya melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) mencapai Rp1,3 triliun.
“Kami bekerjasama dengan LKPP mulai Januari 2015 dan perkembangannya meningkat sampai 2016 penjulan Rp1,3 triliun untuk Bhinneka.com. Tahun ini berharap semakin meningkat target transaksi 2017 naik 30% paling kecil,” katanya, Selasa (7/3/2017).
Menurutnya, produk yang menopang penjualan pihaknya melalui lembaga pelat merah tersebut adalah alat-alat IT seperti computer, note bookdan perlengkapannya. Kontribusinya hampir mencapai 60% pada tahun lalu. Adapun lembaga pemerintah yang paling banyak membeli barang di Bhinneka.com berada di provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan DKI Jakarta.
Di sisi lain, untuk meraih target pertumbuhan tersebut pihaknya akan melakukan penambahan jaringan sehingga dapat melayani langsung konsumen di daerah setelah melakukan transaksi secara online. Pihaknya pun akan menambah produk yang terdaftar dalam e-katalog LKPP dan produk yang ditawarkan adalah yang sudah beredar di pasar local sehingga konsumen tak perlu inden.
Sementara itu, Eko Rinaldo Octavianus, Kasubdit Riset dan Kontrak Direktorat Pengembangan Sistem e-Katalog LKPP, mengatakan Bhinneka.com adalah situs penyedia barang dengan omzet paling besar di LKPP. Pada tahun lalu pengadaan barang dan jasa LKPP melalui penjualan online mencapai sekitar Rp3 triliun dan yang terbesar diraup Bhinneka.com.
Di sisi lain, sangat wajar jika Bhinneka.com berharap dapat mengatrol penjualan minimal 30% tahun ini karena potensi pasarnya sangat besar. Menurut Eko, minat belanja lewat e-katalog saat ini lebih besar dibandingkan melalui lelang atau e-tendering.
“Mungkin sekitar 60% [leat e-katalog] karena bisa dilihat dari sistem penganggaran. Saat ini 35%-40% dari APBN atau APBD itu melalui pengadaaan dibelanjakan dan [dari persentase itu] sekitar 60% lewat e-katalog,“ katanya.
Dia menyebut, produk di e-katalog setiap awal tahun ditunggu instansi pemerintah karena ada pengalihan risiko yang dipindahkan ke LKPP. Hingga tahun lalu, produk yang masuk e-katalog mencapai 77.000.
Tahun ini, harapannya produk yang masuk menjadi 88.000. Adapun sepanjang awal tahun ini sudah ada sekitar 3.000 produk anyar yang terdaftar. Penambahan terbanyak diantaranya adalah produk kesehatan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
