Bisnis.com, JAKARTA – Kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat berbeda pendapat mengenai rencana pemerintah mengatur tata kelola konten di media sosial.
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Sukamta menilai pengaturan konten diperlukan agar masyarakat dapat menggunakan media sosial dengan baik. Sebuah grup percakapan, dia mencontohkan, perlu ada aturan main yang dipatuhi anggotanya.
“Tata kelola ini semacam panduan saja, bagian dari edukasi,” katanya dalam acara diskusi Media Sosial, Hoax, dan Kita di Jakarta, Sabtu (7/1/2016).
Sukamta meyakini pengaturan konten dapat meredam penyebaran berita-berita palsu (hoax) yang semakin mencemaskan masyarakat. Apalagi, dia mencurigai ada kelompok terorganisasi yang memang sengaja memproduksi informasi keliru.
Namun, Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Effendi Simbolon berpendapat pengaturan konten berlebihan. Menurut dia, kondisi saat ini merupakan dinamika wajar di tengah masyarakat yang baru memasuki era media sosial.
“Pemerintah lebih rilekslah. Komunikasi antarmanusia biarlah bergerak sesuai hak asasi,” ujarnya di tempat yang sama.
Effendi menilai instrumen hukum untuk menanggal berita palsu sudah tersedia. Pihak yang dirugikan dapat melaporkan kepada aparat penegak hukum jika merasa menjadi fitnah.
Begitu pula jika berita palsu itu masuk kategori ancaman negara. Pemerintah dibolehkan memblokir situs dan menangkap penyebar berita palsu bila mendapat rekomendasi dari otoitas keamanan dan intelijen.
“Penegakan hukum sudah diatur, tapi si pengatur ini (pemerintah) tidak perlu mengatur hidup orang di dunia maya,” ucapnya.
