Bisnis.com, DENPASAR - Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika sedang menyusul whitelist daftar situs yang berisi konten positif.
Pembuatan whitelist ini dimaksudkan sebagai sarana edukasi sekaligus mencegah isu SARA dan mengandung ujaran kebencian.
"Walaupun baru 150 ribu whitelist yang dimulai sejak 2015, itu situs yang sebaiknya diakses dunia pendidikan. Suatu saat jumlahnya akan semakin banyak," kata Menteri Komunikasi dan Informastika Rudiantara usai membuka Sidang Umum Asia Pasific Broadcasting Union (ABU) ke-85 di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Senin (24/10/2016).
Meski mengaku fokus mendata situs yang berisi konten informatif dan positif bagi masyarakat, pihaknya juga tetap melakukan penyaringan terhadap situs-situs yang mengandung konten negatif, termasuk konten yang berisi pornografi, isu SARA hingga ujaran kebencian yang dikhawatirkan digunakan untuk menyudutkan pihak tertentu, khususnya menjelang pilkada serentak.
Hingga saat ini, lanjut dia, sudah ada sekitar 800 ribu situs yang masuk daftar hitam atau blacklist pemerintah.
Terkait media sosial, Rudiantara mengajak masyarakat untuk menerapkan etika berkomunikasi karena menerapkan aturan atau regulasi semata dinilai tidak cukup.
Menurut dia, whitelist dan ajakan etika berkomunikasi di media sosial menjadi pendekatan yang lebih "sehat" dan tidak cukup hanya melalui pendekatan menggunakan regulasi.
"Pendekatan konten tidak lagi dilakukan hanya berdasarkan regulasi saja, kalau begitu hanya menyembuhkan orang sakit, yang kami lakukan adalah membuat orang sehat, itu lebih murah," ucapnya.
