Bisnis.com, JAKARTA - Pembentukan Badan Cyber Nasional yang rencananya akan dibentuk pemerintah dalam waktu dekat diminta untuk dikaji ulang karena sampai saat ini masih belum jelas siapa institusi yang akan menjadi leading sector badan itu.
TB Hasanuddin, Wakil Ketua Komisi I DPR mengapresiasi wacana pemerintah yang akan membentuk Badan Cyber Nasional (BCN) karena dapat menjadi tameng untuk melindungi Indonesia dari penyadapan dan serangan siber negara lain. Kendati demikian, menurutnya, sampai saat ini masih belum jelas siapa institusi yang akan menjadi leading sector di badan tersebut.
“Menurut saya, pembentukan badan ini harus dikaji kembali siapa leading sektornya. Apakah Kemkominfo, Kemhan, Lemsaneg, atau BIN. Jika tidak dikaji, akan menimbulkan masalah di kemudian hari,” tuturnya kepada Bisnis di Jakarta, Minggu (5/6/2016).
Wakil Ketua Komisi I DPR itu juga mengemukakan pemerintah harus mempertegas tugas pokok dan fungsi dari BCN ini, agar tidak berbenturan dengan badan cyber lain yang sudah ada sebelumnya. Menurutnya, hampir seluruh institusi kini memiliki badan cyber masing-masing dengan tugas yang berbeda di setiap institusi.
"Jangan sampai ini bertabrakan dengan lembaga lain yang juga memiliki pengawasan cyber," katanya.
Selain itu menurut Hasanuddin, pemerintah juga harus memaparkan secara jelas tentang kondisi keamanan negara dari ancaman siber yang dijadikan alasan untuk membentuk BCN ini di Indonesia. Menurutnya, paparan dari pemerintah terkait ancaman siber saat ini diyakini dapat memberikan kesempatan bagi publik untuk menanggapi BCN tersebut.
“BCN sebagai lembaga negara harus memiliki undang undang yang jelas agar ada landasan hukum. Tanpa adanya regulasi, maka setiap perubahan rezim bisa saja lembaga itu sudah tidak diperlukan,” ujarnya.
Secara terpisah, Co-Founder & Executive Director Indonesia Cyber Security Forum (ICSF), Melinda N Wiria mengemukakan saat ini keberadaan BCN dianggap mendesak dan sangat penting. Menurutnya, tujuan diciptakan BCN ini adalah untuk mengkoordinir badan cyber yang ada pada setiap institusi, sehingga keamanan Indonesia dapat terjaga dari serangan siber.
“Karena kan masing-masing institusi ini punya badan cyber seperti Kominfo kan punya, Mabes Polri punya, termasuk Dirjen Pajak juga punya untuk integritas data dan yang lainnya,” ujarnya.
Menurut Melinda, pemerintah kini sudah harus mulai memikiran konsep serta cara untuk mengimplementasikan pembentukan BCN ini, sehingga keamanan data Indonesia tidak dapat bocor ke pihak lain untuk disalahgunakan.
“Jadi bagaimana badan cyber ini menjaga privasi data negaranya, jangan seperti Snowden yang ternyata menjadi mata-mata untuk negaranya sendiri,” tukasnya.
