Bisnis.com, JAKARTA — Peta jalan perdagangan elektronik (e-commerce) akan berisi tujuh isu utama, yakni pajak, logistik, pendanaan, keamanan, infrastruktur komunikasi, perlindungan konsumen, pendidikan dan sumber daya.
Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengungkapkan pihaknya telah melakukan rapat formal tingkat menteri yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution yang menyepakati tujuh isu utama tersebut.
“Tadi kami [rapat formal tingkat menteri yang dipimpin Menko Perekonomian] dan kami sepakat mengadopsi peta jalan e-commerce yang meng-address tujuh isu utama. Semuanya diidentifikasi ada 31 inisiatif,” ujarnya kepada Bisnis.com, Rabu (10/2/2016).
Selain itu, rapat sepakat akan membentuk Komite Pengarah yang terdiri atas para Menteri, dan Tim Pelaksana yang terdiri atas eselon satu Kantor Menko Perekonomian dan Project Management Office (PMO) peta jalan e-commerce. Tugas tim tersebut nanti akan dituangkan dalam peraturan presiden.
Rudiantara menambahkan peta jalan itu hadir guna memuluskan target peningkatan transaksi perdagangan elektronik sebesar US$130 miliar pada 2020. Salah satu substansi yang dibahas adalah insentif penundaan pajak untuk perusahaan pemula (start-up).
Selain itu, isu berikutnya adalah logistik. Pada isu ini, kecepatan pengiriman akan ditambah hingga biaya pengiriman berkurang. Untuk itu, pemerintah akan mengembangkan alih daya fasilitas logistik e-commerce.
Dari sisi pendanaan, pemerintah akan membentuk Badan Layanan Umum guna menyalurkan hibah ke usaha kecil dan usaha start-up. Lembaga keuangan akan dioptimalkan menyalurkan kredit usaha rakyat, hibah inkubator bisnis, modal ventura, dan skema pembiayaan murah lainnya.
Termasuk dalam isu ini adalah integrasi operator pembayaran, sekaligus sebagai langkah awal pembangunan sistem pembayaran nasional (national payment gateway). Bank Indonesia, kata Rudiantara, akan menyiapkan proses integrasi ini.
Dalam catatan Bisnis, saat ini ada empat operator pembayaran di Indonesia, yaitu PT Artajasa Pembayaran Elektronis (pengelola ATM Bersama), PT Rintis Sejahtera (pengelola ATM Lrima), PT Sigma Cipta Caraka (pengelola ATM Link), dan PT Daya Network Lestari (pengelola ATM Alto).
Di luar itu, perlindungan konsumen juga menjadi perhatian. Kepercayaan konsumen akan diperkuat antara lain dengan memperbaiki regulasi perlindungan dan penyederhanaan izin bisnis. “Jadi jangan sampai nanti konsumen membeli ponsel kok yang datang sabun,” kata Rudiantara.
Kepercayaan konsumen itu, sambungnya, akan diperkuat lagi dari aspek kemananan dunia maya. Pemerintah akan meningkatkan pengawasan dan menggencarkan sosialisasi pentingnya keamanan transaksi elektronik kepada para pelaku e-commerce.
Rudiantara menambahkan peta jalan itu juga merumuskan infrastruktur sebagai isu utama, yakni bagaimana infrastruktur komunikasi nasional dapat ditingkatkan untuk menumbuhkan e-commerce.
Di sisi lain, peta jalan juga memuat isu pendidikan dan sumber daya manusia pada ekosistem e-commerce, antara lain melalui kampanye dan edukasi e-commerce.
Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf menjelaskan koordinasi kementerian/lembaga sangat dibutuhkan dalam mengimplementasikan peta jalan e-commerce. Dia juga menekankan isu perlindungan pelaku e-commerce, yang mayoritas berasal dari sektor ekonomi kreatif.
“Peta jalan itu juga membahas pengembangan crowdfunding (pengumpulan dana publik) berdasarkan penyertaan modal, utang, dan hibah. Otoritas Jasa Keuangan akan mengatur penyertaan modal dan utang. Kalau charity (hibah) yang tidak ada saham, tidak diatur,” tambahnya.
APRESIASI PELAKU USAHA
Daniel Tumiwa, Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA), meyakini roadmap yang telah disampaikan itu dapat mendorong pertumbuhan technopreneur seperti yang ditargetkan pemerintah pada 2020, yaitu 1.000 technopreneur lokal.
Lila Nir mandari, Direktur Keuangan Elevenia, juga memprediksi dalam 5 tahun pertumbuhan e-commerce akan naik 5 kali lipat. Dengan peta jalan itu, pertumbuhannya bisa diarahkan, dan pelaku usaha akan mendapatkan perlindungan hukum.
“Perlindungan ini tidak membatasi. Perlindungan ini harus berujung pada stimulus ekonomi digital untuk menumbuhkan perekonomian nasional,” sambung Aulia Marinto, Direktur Utama Blanja.com.
Apresiasi juga disampaikan Lippo Group yang mempertimbangkan opsi menawarkan minimal 20% saham publik PT Global Ecommerce Indonesia, pengelola portal MatahariMall.com, pada 2022.
Direktur Lippo Group John Riady mengatakan hingga kini MatahariMall.com memang masih rugi. Namun, perseroan yakin laba bersih akan diraih paling lambat 2019. (Sholahudin Al Ayubi, Agnes Savithri, Fauzul Muna, Lukas Hendra, Ardhanareswari, Destyananda Helen C.)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
