Bisnis.com, JAKARTA- Wakil Presiden Jusuf Kalla mengkritisi minimnya peran Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dalam proses perencanaan proyek-proyek pembangunan nasional.
JK menuturkan dalam membuat perencanaan dan rancang bangun nasional, Indonesia harus mampu mengintensifkan potensi nasional. Selain mengkritisi peran Bappenas, JK juga menilai kinerja BPPT tidak optimal. Padahal tugas utama BPPT adalah untuk membuat kajian teknologi.
"Soal rancang bangun, ada badan yang paling idle itu BPPT. Kalau bicara doktor, lebih banyak BPPT dibandingkan Bappenas, tetapi kantornya sepi," kata JK di Bappenas, Rabu (29/7/2015).
Menurutnya, selama ini BPPT hanya melakukan fungsi klarifikasi atau pembenaran atas penerapan teknologi pada sejumlah proyek nasional maupun daerah. JK mencontohkan, dalam proyek pengadaan bus Transjakarta, Pemprov DKI Jakarta sempat meminta pendapat BPPT. Demikian juga saat ada masalah teknis terkait proyek e-KTP yang digarap Kementerian Dalam Negeri.
"Panggil BPPT, dikatakan bahwa itu benar, semua benar, termasuk busway, ternyata masuk penjara [Kadishub DKI Jakarta Udar Pristono]," ujarnya.
Dengan tegas JK mengatakan pemerintah akan menggandeng BPPT dalam menyusun kajian perencanaan pembangunan nasional. Syaratnya, kapasitas dan keilmuan pada ahli BPPT harus terus ditingkatkan melalui sejumlah pelatihan.
"Saya undang BPPT berperan tetapi retrain doktor-doktor itu dulu, karena pasti hilang ilmunya karena tidak pernah dipakai dengan betul," imbuhnya.
Teknologi dan ilmu, lanjut JK, berkembang dengan cepat. JK tidak ingin perencanaan pembangunan nasional menerapkan konsep yang ketinggalan jaman lantaran SDM yang menyusunnya tidak punya kapasitas yang memadai.
"Kalau tidak ada training, konsep-konsep tahun 80-an dipakai lagi untuk 2015. Itu harus diperbaiki," tegasnya.
