Bisnis.com, JAKARTA—Pemerintah memerlukan regulasi yang tepat untuk mendukung Over the Top (OTT) lokal di tengah serbuan OTT asing.
Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi mengemukakan terkait regulasi, pemerintah sudah mengeluarkan Peraturan Pemerintah nomor 82 tahun 2012. Namun, tindak penegakkan hukumnya masih kurang.
“Sebenarnya OTT lokal mampu menghadapi OTT asing namum memerlukan waktu dan strategi yang tepat,” ujar Heru saat dihubungi Bisnis, belum lama ini. Menurutnya, pemerintah dapat mengajak stake holder untuk memajukkan OTT lokal dengan membuat inkubasi nasional.
Di samping itu, Heru menambahkan, pemerintah dapat memfasilitasi startup dengan menyediakan hosting, data center atau server. Pasalnya, penyewaan server saat ini cukup mahal. Heru mengemukakan penyewaan server berkisar Rp10 juta per bulan. Sedangkan startup belum memiliki pendapatan.
“Butuh waktu untuk monetisasi startup. Facebook saja baru mulai memonetisasi Instagram jika mereka sudah memiliki pelanggan sebanyak satu milyar,” ujar Heru.
Salah satu solusi yang Heru tawarkan adalah pemerintah membiayai para perusahaan rintisan ini melalui dana USO. Menurutnya, dana ini tidak selalu harus digunakan untuk pembiayaan jaringan di Indonesia. Pemerintah harus mendorong agar aplikasi Indonesia mampu menggairahkan OTT lokal. Jika hal tersebut mampu dilakukan, Heru optimis OTT lokal bisa maju dalam kurun waktu satu tahun.
“Namun, tentunya pemerintah harus segera melalukan tindakan. Tidak hanya mengatakan sebal dengan OTT asing lantas tidak ada upaya apapun,” tegas Heru.
