Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah mendorong pembentukan Badan Cyber Nasional untuk mengantisipasi serangan terhadap ketahanan dunia maya dan keamanan informasi nasional.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Tedjo Edhy Purdijatno mengatakan saat ini serangan cyber semakin masif, sehingga pemerintah berpikir untuk mengantisipasinya dengan memperkuat kemampuannya di sektor cyber.
“Saat ini memang masing-masing-masing instansi, seperti pertahanan, perbankan, dan perhubungan memiliki pertahanan masing-masing, tetapi belum ada yang membina dan mengkoordinir ya,” katanya di Jakarta, Rabu (3/6).
Tedjo menuturkan koordinasi pertahanan cyber sangat penting, agar langkah-langkah yang diambil dapat lebih efektif dan efisien. Hal tersebut menjadi alasan utama pemerintah untuk membentuk lembaga cyber yang berada di bawah presiden langsung.
Menurutnya, lembaga itu akan setingkat dengan lembaga tinggi negara lainnya yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Pembentukannya pun akan menggunakan Keputusan Presiden (Keppres) khusus yang diusulkan dari kementerian terkait.
“Presiden sudah menanyakan kapan draf Keppres Badan Cyber Nasional akan diajukan kepada dirinya, tetapi saya masih perlu mengumpulkan data dan hal lainnya untuk memperkuat Keppres ini,” ujarnya.
Tedjo menyebutkan nantinya akan ada panitia seleksi yang bertugas mencari dan mengusulkan nama-nama yang layak untuk menjabat sebagai kepala dan anggota lembaga tersebut.
Lembaga tersebut akan menjadi organisasi yang memiliki kerahasiaan tinggi seperti Badan Intelijen Negara, karena secara langsung mengurusi persoalan kejahatan dalam jaringan.
