Bisnis.com, JAKARTA – Jelang masa akhir jabatan, pemerintah mulai gencar menggarap masterplan pengembangan infrastruktur pitalebar (broadband) yang diusung lewat program Indonesia Broadband Plan dengan konsep menarik dana dari swasta.
Ketua Tim Pelaksana Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (Detiknas) Ilham Habibie mengatakan tahun ini ada lima pilot project di lima kabupaten yang masuk dalam koridor Masterplan Percepatan Pembangunan dan Pengembangan Ekonomi Indonesia (MP3EI).
“Dalam waktu setengah tahun sudah ada yang konkret dan sudah ada lima percontohan. Dari situlah nanti bru bisa dikatakan berapa dana yang digelontorkan untuk keseluruhannya,” ujarnya ketika menggelar konferensi pers di kantor Kemenko, Kamis (7/8/2014).
Terkait besaran dana, Ilham tidak bisa menjelaskan secara pasti besaran yang dibutuhkan. Namun, dia mencontohkan Australia yang mampu membuat infrastruktur pitalebar senilai AU$40 miliar dengan biaya pemerintah.
Namun, di Indonesia, dengan karakteristik wilayah yang berbeda yang lebih besar dan layak secara ekonomi, membutuhkan dana yang lebih besar dengan adanya bantuan dari swasta. “Ini tidak dibiayai pemerintah sepenuhnya, tidak mengikuti pola Australia karena desainnya juga berbeda.”
Dalam catatan Bisnis, rencana ini terdiri dari enam proyek unggulan dan lima sektor prioritas ini membutuhkan dana Rp278 triliun. Adapun proyek tersebut adalah pembangunan serat optik lewat program Palapa Ring, infrastruktur pipa bersama (ducting), konektivitas nirkabel untuk perdesaan, pembangunan jaringan dan pusat data pemerintah terpadu, reformasi kewajiban pelayanan universal, dan pengembangan sumber daya manusia dan industri teknologi informasi nasional.
Adapun sektor yang akan menjadi prioritas adalah e-pemerintah, e-kesehatan, e-pendidikan, e-logistik, dan e-pengadaan. Proyek pengembangan SDM dan industri TIK mendapat porsi anggaran paling besar yang mencapai Rp135 triliun. Sektor lain yang membutuhkan dana besar adalah e-pengadaan sebanyak Rp87 triliun, e-pemerintah yang mencapai Rp35 triliun, dan pembangunan Palapa Ring yang membutuhkan anggaran Rp14 triliun.
Menteri Perekonomian Chairul Tanjung mengatakan master plan sudah disiapkan Detiknas dan sudah dievaluasi oleh kementerian terkait. Menyusul langkah tersebut, pihaknya akan mengajukan kepada Presiden agar segera menerbitkan peraturan presiden (perpres).
“Saya akan laporkan ke Presiden, mudah-mudahan perpres sudah bisa dibuat dan bisa diluncurkan pita lebar dlm industri telekomunikasi,” ujarnya.
Menteri Telekomunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring menegaskan dengan optimistis perpres tersebut akan keluar tidak lebih dari satu bulan. Selama ini kendala implementasi terjadi dari sisi koordinasi antar kementerian. Saat ini, koordinasi sudah cukup baik.
“Karena pembicaraannya sudah sejak tiga tahun lalu, dalam sebulan [perpres] sudah bisa ditandatangani,” tutur dia.
