Bisnis.com, BATAM—Pemanufaktur telepon seluler (ponsel) lokal mengaku kesulitan mendapat insentif fiskal dari pemerintah. Padahal relaksasi ini diharapkankan bisa mendongkrak kinerja pabrikan dalam negeri agar kapasitas produksi naik sehingga bisa menahan arus impor.
Pemanufaktur elektronika PT Sat Nusapersada Tbk. ini ingin setidaknya pemerintah bisa mempermudah jalur birokrasi bagi pebisnis.
“Kalau insentif material ya kami sadar itu sulit didapatkan. Tapi untuk meningkatkan lokalisasi produksi ponsel butuh insentif seperti pemangkasan birokrasi,” kata Presiden Direktur PT Sat Nusapersada Tbk, di Batam, kemarin.
Sat Nusapersada adalah perusahaan manufaktur elektronika asal Batam, Kepulauan Riau yang menyediakan jasa manufaktur elektronika. Korporat kini menyediakan ruang produksi untuk membuat smartphone 4G LTE merek Ivo sekitar 100.000 unit per bulan.
Produk telepon seluler yang jadi bagian dari industri elektronika termasuk sektor nonmigas dengan nilai impor tertinggi. Oleh karena itu Kemenperin menyiapkan kebijakan insentif fiskal untuk menekan ketergantungan impor bahan baku.
Usulan dukungan fiskal ke sektor tersebut berupa relaksasi persyaratan dan prosedur tax holiday plus tax allowance dan insentif pajak research and development (R&D) plus diklat SDM. Opsi khusus untuk telepon seluler berupa pengenaan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) untuk produk senilai tertentu.
“Negara-negara lain seperti Brasil sudah menghentikan impor barang jadi elektronika, termasuk ponsel. Untuk meningkatkan lokalisasi produksi kami butuh insentif dari pemerintah,” ucap Abidin.
Indonesia dengan penduduk sekitar 253,60 juta dinilai sebagai pasar paling potensial keempat bagi pemasaran produk telematika. Urutan pertama ditempati China dengan 1,36 miliar penduduk disusul India 1,24 miliar, dan Amerika Serikat 318,89 juta jiwa.
