Penyadapan: BPPT Rekomendasikan Audit Teknologi Telekomunikasi

Ismail Fahmi
Selasa, 26 November 2013 | 09:02 WIB
/Ilustrasi
/Ilustrasi
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA--Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan Ikatan Auditor Teknologi Indonesia (IATI) merekomendasikan  kepada pemerintah  untuk melakukan audit teknologi telekomunikasi dan informasi  guna  menangkal upaya penyadapan.

Kepala Balai Ipteknet BPPT Irwan Rawal Husdi mengatakan Indonesia hingga kini masih bergantung akan teknologi asing, maka peluang untuk disadap oleh negara lain tetap besar.

Menurutnya,  kemandirian teknologi sudah seharusnya menjadi solusi agar penyadapan terhadap pejabat pemerintah   dapat diminimalisasi. Oleh karena itu, teknologi telekomunikasi dan informasi yang dimiliki Indonesia perlu diaudit.

Indonesia, lanjutnya, perlu membangun infrastruktur sistem informasi yang kuat untuk mencegah terjadinya penyadapan data-data penting.  Sebagian besar bobolnya sistem informasi  disebabkan kelalaian dari penggunanya sendiri. Namun jika mempunyai sistem yang kuat, hal itu dapat teratasi.

"Untuk  itu, kami terus mengupayakan adanya "Government Secure Information" (GSI) yang menghubungkan antarinstansi pemerintah, " ujar Irwan seperti dimuat situs Sekretatiat Kabinet, Selasa (26/11/2013).

Sementara itu, Sekjen IATI  Arya Rezavidi mengatakan teknologi asing dipahami betul oleh negara pembuatnya, sehingga kemungkinan terjadi penyadapan masih sangat besar.

 "Tentara kita pakai GPS, siapa yang mengembangkan GPS? Dia akan tahu di mana posisi tentara kita. Satelit pun itu buatan siapa? Masih bisa disadap juga. Kalau terus tergantung teknologi buatan luar negeri yanegeri kita ini tetap akan rentan disadap," tegasnya.

Menurutnya,  Indonesia sebenarnya mampu membuat teknologi komunikasi sendiri. Teknologi itu menggunakan perangkat lunak dan jaringan sendiri. BPPT misalnya, sejak beberapa tahun lalu sudah mengembangkan GSI.  "Tapi belum banyak instansi yang menggunakannya."  

GSI yang dikembangkan BPPT tersebut menggunakan teknologi yang dibuat dengan keamanan yang tinggi, sehingga mudah dikontrol dan terlindungi oleh pemerintah.

Arya menambahkan, sejauh ini penggunaan teknologi oleh pemerintah masih banyak dipengaruhi oleh vendor. Sebaiknya, pengadaan teknologi tidak berasal dari satu vendor. "Itu tidak aman. Kalaupun vendornya satu, peralatannya harus  diambil dari banyak sumber."

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini di sini:

Penulis : Ismail Fahmi
Editor : Ismail Fahmi
Bagikan

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terkini

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

Topik-Topik Pilihan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper