Bisnis.com, JAKARTA—Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menegaskan persoalan yang ditemukan selama proses migrasi di spektrum 2,1Ghz harus diselesaikan oleh operator terkait terlebih dahulu.
Menteri Kominfo Tifatul Sembiring mengatakan balai monitoring (balmon) baru akan bertindak manakala kendala tidak dapat diselesaikan oleh operator terkait. “Kalau ada interferensi kami minta dua operator terkait duduk bersama membicarakan, bukan balmon yang bertindak langsung karena alat itu milik mereka [operator] semua,” ujarnya di Jakarta, Senin (29/7/2013).
Dia menambahkan interferensi dapat diselesaikan dengan berbagai alternatif setelah melalui pembahasan oleh operator terkait. “Kalau butuh pasang filter yang silakan dipasang, jumlahnya sepertinya tidak banyak, hanya sedikit tower [BTS] itu saja dipasang.”
Tifatul menyebutkan proses migrasi harus tetap berjalan meski menghadapi momentum Ramadan dan Lebaran yang biasanya akan memicu trafik. Dia optimistis pelaksanaan migrasi secara bertahap tidak akan terganggu dengan kondisi tersebut.
“Migrasi itu juga sama dengan TV digital, tidak bisa berhenti dahulu harus kontinu di masyarakat,” kata Tifatul.
Hal senada dikemukakan Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Kominfo Gatot S Dewa Broto. Dia menyebutkan ada berbagai faktor yang dapat memicu interferensi baik eksternal maupun internal. Menurut dia balmon hanya akan bertindak sesuai Peraturan Menteri No.19/2013 tentang Mekanisme dan Tahapan Pemindahan Alokasi Pita Frekuensi Radio Pada Penataan Menyeluruh Frekuensi Radio 2,1Ghz.
Gatot mengatakan balmon akan melihat hingga batas waktu yang diberikan bagi operator untuk bermigrasi. Manakala tidak ditemukan perkambangan berarti alias terkendala barulah balmon turun tangan.
Dia menyebutkan sampai saat ini baru Axis yang melaporkan terjadi interferensi. Hingga batas waktu migrasi 28 Juli kemarin Axis juga belum menyelesaikan lantaran di sejumlah tampat mereka memutuskan kembali ke blok lama 2 dan 3 ketimbang blok 11 dan 12 yang ditengarai terdampak interferensi.
“Mestinya hari ini [Senin] balmon sudah mulai cek ke titik-titik yang dikeluhkan Axis,” kata dia.
Menurut dia setelah melakukan pengecekan balmon akan memberikan rekomendasi untuk penyelesaian interferensi tersebut. Apabila sampai batas waktu yang ditentukan persoalan tak kunjung selesai Kominfo akan mematikan titik-titik BTS (base transceiver station) bermasalah.
Kominfo menargetkan hingga Lebaran mendatang proses migrasi ditargetkan telah mencapai 30% dari total waktu 6 bulan terhitung sejak 16 Mei lalu. Namun Gatot mengakui proses migrasi selama Ramadan ini agak tersendat salah satunya karena laporan interferensi dari Axis. “Mungkin sekarang baru sampai 21%.”
Adapun terkait usulan pengosongan blok 12 yang kemungkinan akan dikembalikan pasca-konsolidasi XL dengan Axis Gatot mengatakan hal itu baru berupa wacana. Pasalnya belum ada kepastian terkait kelanjutan konsolidasi tersebut.
Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi sebelumnya mengatakan jika benar dikembalikan ke negara maka sebaiknya blok 12 dikosongkan menjadi guard band teknologi universal mobile telecomunication system (UMTS) dengan personal communication system (PCS) 1900.
Dia mengatakan guard band yang ada saat ini sama sekali tidak mencukupi untuk mencegah interferensi UMTS dengan PCS1900. Menurut dia alokasi minimal guard band adalah 5MHz. Heru mengusulkan pemerintah untuk mempertimbangkan pengosongan blok 12.
“XL dan Axis kan kabarnya mau konsolidasi dan mengembalikan 5MHz. Kalau di blok 12 itu sebaiknya dikosongkan saja,” kata dia kepada Bisnis belum lama ini.
GM Technology Strategy Axis Deden Machdi mengatakan salah satu cara untuk mencegah interferensi UMTS dengan PCS1900 adalah menyediakan guard band. Dia menyebutkan lebar pita pemisah antara UMTS dan PCS1900 saat ini hanya sebesar 3,8MHz.
Menurut dia kondisi semacam itu tidak menguntungkan bagi operator yang menempati blok 11 dan 12 yang berdekatan dengan blok PCS1900.
Axis menegaskan pihaknya belum mendapat solusi menyeluruh atas interferensi di blok 11 dan 12 yang mereka laporkan ke pemerintah. Axis mengaku interferensi dari teknologi PCS1900 memengaruhi 58% jaringan mereka di Jabodetabek, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara Barat.
Menurutnya, Axis total BTS (base transceiver station) 3G alias node B yang terdampak interferensi mencapai 1935 site. Mereka pun kukuh bertahan di blok 2 dan 3 sebelum ada respons yang menyeluruh dari pemerintah. Menurut mereka pemerintah terkesan hanya mengutamakan ketepatan jadwal migrasi tanpa memperhatikan dinamika yang terjadi selama proses migrasi.
