PERANGKAT LUNAK: Pemda Dipacu Gunakan Open Source

Bambang Supriyanto
Rabu, 24 April 2013 | 20:09 WIB
Bagikan

BISNIS.COM,JAKARTA—Kementerian Riset dan Teknologi akan memacu penggunaan perangkat lunak open source di setiap pemerintah daerah.

Dari sebanyak 500 pemda baru 20% yang mengimplementasikan open source.

Menteri Ristek Gusti Muhammad Hatta mengatakan kementerian berencana menggelar sejumlah kegiatan untuk mendorong pemanfaatan open source di kalangan pemerintahan.

Salah satunya adalah pelatihan penggunaan dan pemanfaatan data geospasial (geospatial information system/GIS) dengan implementasi open source.

Pelatihan itu akan digelar tahun ini di enam koridor Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yakni Malang, Pekanbaru, Banjarbaru, Makassar, Mataram, dan Ambon.

Pelatihan itu bertujuan mendorong kegiatan riset dan pengebangan di daerah serta pengembangan pemanfaatan data dan informasi ilmu pengetahuan dan teknologi guna memacu pertumbuhan ekonomi.

“Salah satu contoh yang sudah menerapkan open source adalah Pekalongan. Mereka bisa menghemat banyak ,” ujar dia seusai menghadiri acara Indonesia Creative Open Source Software (IcroSS) di Jakarta, Rabu (24/4/2013).

Dia menambahkan Kementerian Ristek telah menyediakan dana Rp80 miliar untuk menunjang berbagai penelitian salah satunya di bidang teknologi informasi (TI).

Kementerian juga menyediakan dana sekitar Rp500 juta untuk memfasilitasi pertemuan antarpraktisi TI dan open source Tanah Air. Gusti berharap dalam waktu 2 tahun ke depan seluruh pemerintah daerah sudah mengimplementasikan perangkat lunak open source.

Asisten Deputi dan Informasi Kemenristek Agus Sediadi mengatakan Kemenristek juga membuka kemungkinan penggunaan sistem operasi open source standar seperti yang pernah dilakukan sebelumnya melalui Indonesia Go Open Source (IGOS) beberapa tahun silam.

“Tapi itu baru kemungkinan karena sekarang banyak sekali pilihan. Kami juga berkomunikasi dengan berbagai pihak untuk mengetahui standar apa yang sebaiknya digunakan,” kata dia.

Wali Kota Pekalongan Jawa Tengah Basyir Achmad mengatakan pihaknya sudah mengimplementasikan software open source sejak 2008.

Dia mengklaim Pemerintah Kota Pekalongan dapat menghemat hingga Rp46 miliar dari cara tersebut. Basyir mengatakan penghematan itu bisa lebih besar lagi jika mempertimbangkan software lain seperti antivirus.

“Awalnya dari razia warnet di daerah kami pada 2008, ternyata masih banyak software ilegal ada 90% dari 24.000 PC. Sejak saat ini kami beralih ke open source. Yang pertama menggunakan justru Satpol PP,” ungkapnya.

Dia menegaskan implementasi open source tidak membutuhkan waktu lama. Menurutnya hanya butuh 2 pekan di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk bermigrasi ke open source. “Yang paling penting kemauan,” tegasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini di sini:

Sumber : Galih Kurniawan
Bagikan

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terkini

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

Topik-Topik Pilihan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper