Ketimpangan Digital Masih Kental di Indonesia Bagian Timur

Leo Dwi Jatmiko
Jumat, 16 Agustus 2024 | 10:23 WIB
Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo alias Bamsoet resmi membuka Sidang Tahunan MPR 2023 dan Sidang Bersama DPR dan DPR Tahun 2023 pada Rabu (16/8/2023).
Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo alias Bamsoet resmi membuka Sidang Tahunan MPR 2023 dan Sidang Bersama DPR dan DPR Tahun 2023 pada Rabu (16/8/2023).
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA -  Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan kesenjangan digital masih kendala terbesar di tengah percepatan digitalisasi, khususnya d Indonesia bagian timur. 

Dalam Sidang Tahunan MPR RI 2024, lelaki yang akrab disapa Bamsoet itu mengatakan bahwa kemajuan teknologi, khususnya teknologi informasi, diharapkan menjadi solusi bagi berbagai permasalahan yang dihadapi Indonesia. 

Digitalisasi layanan dari perdagangan, jasa keuangan, hingga pemerintahan, berkembang makin cepat dalam satu dekade terakhir. Sayangnya, perkembangan belum merata dan masih terfokus di wilayah Indonesia Barat. .  

“Digitalisasi yang berkembang pesat juga meninggalkan persoalan lain, yakni melebarnya ketimpangan digital, terutama di Indonesia bagian timur.” kata Bamsoet, Jumat (16/8/2024). 

Sebelumnnya, Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) Nezar Patria mengatakan bahwa dalam hal aspek bisnis dan ekonomi, transformasi digital bisa mendukung pertumbuhan ekonomi.

Namun, Nezar mengakui Indonesia masih menghadapi persoalan kesenjangan digital yang terdiri atas ketimpangan akses internet, kualitas infrastruktur, dan keterampilan digital.

Menurutnya, ketiga hal ini perlu menjadi perhatian bersama.

“Utamanya, kesenjangan yang terjadi antara desa dan kota, kelompok usia tua dan muda, serta kelompok antara gender laki-laki dan perempuan,” kata Nezar.

Kesenjangan digital di Tanah Air terjadi karena banyak faktor mulai dari infrastruktur telekomunikasi yang tidak merata, biaya pembangunan infrastruktur telekomunikasi di wilayah terpencil membutuhkan investasi yang besar, dan lain sebagainya.

Dari sisi manusia, keterampilan digital yang minim membuat infrastruktur digital yang tersedia kurang bermanfaat. Antara infrastruktur dan keterampilan digital perlu berjalan bersamaan. 

Sementara itu, Nezar menyampaikan bahwa pemerintah telah membangun infrastruktur telekomunikasi pada tiga tingkatan, antara lain tulang punggung (backbone), middle mile, dan last mile. 

Untuk tingkat backbone, pemerintah telah melakukan penggelaran jaringan serat optik Palapa Ring sepanjang 12.229 kilometer (km), baik di darat dan bawah laut.

Perlu diketahui, Palapa Ring merupakan proyek telekomunikasi pemerintah pertama yang menggunakan skema KPBU/PPP. Di tingkat middle mile, pemerintah sudah meluncurkan satelit Satria-1 pada Juni tahun lalu dengan kapasitas 150 Gbps, dan telah beroperasi 4.063 titik layanan publik dari target 37.000 titik hingga 2025. 

Sementara di tingkat last mile, pemerintah bersama ekosistem telah melakukan pembangunan BTS di wilayah yang masih blankspot sebanyak 1.665 BTS USO, 5.198 titik lainnya BTS 4G yang dibangun Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kemenkominfo.

Selain itu, pemerintah juga menyediakan 18.697 akses internet di berbagai titik layanan publik, seperti sekolah, kantor pemerintah, fasilitas kesehatan, dan pertahanan.

Penulis : Leo Dwi Jatmiko
Editor : Leo Dwi Jatmiko
Bagikan

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terkini

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

Topik-Topik Pilihan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper