Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny Gerard Plate menyebutkan telah menghubungi pejabat eksekutif platform dari berbagai media sosial untuk memberantas hoaks, salah satunya mengenai Covid-19.
Johnny mengatakan bahwa salah satu eksekutif yang dihubungi oleh Kementerian Kominfo (Kemenkominfo) adalah YouTube. Menurutnya, baik Kominfo maupun YouTube sepakat mengenai arti penting kerja sama penanganan konten untuk melawan disinformasi atau hoaks.
"Hampir semua pimpinan, pemilik, atau eksekutif dari platform media sosial, saya sudah hubungi yang di Amerika Serikat. Terakhir saya berbicara dengan Susan Wojcicki, CEO Youtube, yang memberikan komitmen kuat di grupnya," ujarnya dalam agenda Temuan Survei Nasional dari Indikator Politik Indonesia bertajuk 'Mitigasi Dampak Covid-19' secara daring, Minggu (18/10/2020)
Lebih lanjut, Johnny menjelaskan bahwa komunikasi dilakukan untuk bersama-sama mengatasi Covid-19 dalam ruang digital, atau hoaks di Indonesia.
Johnny melanjutkan bahwa kominfo hingga saat ini telah menemukan 1.197 isu disinformasi atau hoaks yang berada di masyarakat.
Dia mengatakan bahwa isu disinformasi tersebut tersebar di empat platform digital, dengan sebaran sebanyak 2.020, dan sekitar 1.759 diantaranya sudah diblokir.
"Sudah di take down atau blokir sebanyak 1.759, Facebook 1.300, Instagram ada 15, Twitter 424, Youtube 20. Sementara itu, sebanyak 261 sisanya masih dalam proses. Isu-isu hoaks tersebar di Facebook sebanyak 197, Instagram 5, Twitter 58, dan di Youtube 1 [isu hoaks],” ujarnya
Dia melanjutkan bahwa Kominfo juga bekerja sama dengan kepolisian melakukan patroli siber yang dilakukan 24 jam setiap hari untuk menemukan produsen dan penyebar hoaks.
Johnny menyebutkan bahwa saat ini, tercatat sudah 104 orang yang menyandang status tersangka dan 17 di antaranya sudah ditahan di Bareskrim dan kantor polisi daerah di Indonesia.
“Kami bersama Bareskrim Polri bekerja melalui patroli cyber-nya Kominfo sehari 24 jam, ada 3 shift di sana, tujuh hari seminggu. Tidak ada tanggal merah,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi melalui survei terbarunya mengungkapkan bahwa 55,7 persen masyarakat sangat khawatir terhadap informasi yang salah terkait virus Covid-19.
Selain itu, sebanyak 24,8 persen masyarakat agak khawatir terhadap informasi yang salah terkait Covid-19.
"Mayoritas sangat khawatir terhadap informasi yang tidak akurat terkait dengan pandemi," katanya.
