Bisnis.com, JAKARTA--Aplikasi LinkAja dinilai dapat membuka peluang inklusi keuangan yang lebih luas sejalan dengan rencana Kementerian BUMN yang tengah berusaha mewujudkan satu layanan keuangan berbasis elektronik.
CFA Director of Institutional Equity Sales CGS-CIMB Securities, Kartika Sutadi menilai penggabungan layanan keuangan berbasis elektronik di bawah Kementerian BUMN merupakan langkah yang baik. Menurutnya, pemerintah sudah seharusnya hanya memiliki satu perusahaan berbasis elektronik yang bisa digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia.
"Sudah saatnya pemerintah memiliki universal payment system seperti LinkAja," tuturnya, Senin (25/2).
Dia memberikan contoh salah satu negara yang telah menerapkan satu kartu berbasis elektronik adalah negara Hongkong melalui Octopus Card yang bisa melayani masyarakat hingga turis dalam memakai transportasi, belanja makanan hingga membeli tiket liburan. Sementara itu menurutnya, Singapura juga telah menggunakan universal payment system yaitu EZ-Link Card untuk melakukan banyak hal di negara tersebut.
"Di negara lain, Octopus dan Ez Card sudah ada sejak lama sekali dan di negara tersebut hanya ada satu. Di Indonesia, e-money baru ada beberapa tahun yang lalu dan semua bank mengeluarkannya," katanya.
Kartika berpandangan melalui satu kartu yang akan dikeluarkan pemerintah, hal tersebut akan menjadi efisiensi karena perusahaan BUMN tidak perlu lagi mengeluarkan Capex yang besar dan tidak ada lagi saling bakar uang. Menurutnya, jika aplikasi LinkAja memiliki rencana untuk masuk melayani jalan tol dan pembayaran BPJS hingga SPBU Pertamina, maka hal tersebut sudah sangat tepat.
"Jadi penyedia layanan keuangan berbasis elektronik tidak harus membakar uang lagi. Cukup memakai LinkAja untuk membayar apapun," ujarnya.
