Bisnis.com, JAKARTA - Pundi X, pengembang global solusi teknologi berbasis blockchain, dan HARA, perusahaan Indonesia yang berdedikasi untuk merevolusi pertanian global melalui data, merencanakan penyebaran ribuan titik penjualan perangkat (POS) berbasis blockchain kepada petani.
Hal itu bertujuan untuk memfasilitasi pengumpulan data dan inklusi keuangan di setiap negara berkembang. Kemitraan HARA-Pundi X juga akan mendukung terciptanya inklusi keuangan di kalangan petani yang dapat menggunakan XPOS berbasis blockchain secara independen dari lembaga finansial. Lebih dari 50% konsumen dalam bidang perekonomian di Indonesia 'tidak memiliki rekening bank' meskipun terdapat lebih dari 200 bank berskala nasional.
“Tujuan kami adalah untuk membawa manfaat teknologi blockchain dan pembayaran digital kepada konsumen yang tidak memiliki rekening bank serta meningkatkan inklusi keuangan dan kemandirian, “ujar Constantin Papadimitriou, Presiden dan Co-Founder Pundi X dalam keterangan tertulis, Kamis (8/11).
Dia menjelaskan bahwa XPOS segera diluncurkan di antara jaringan mitra pertanian HARA, serta mampu membantu memfasilitasi rencana mereka menjadi lebih baik, misalnya menjadi sektor yang siginifikan dalam berkontribusi di perekonomian dunia dan kehidupan ratusan juta orang bergantung pada sektor tersebut.
HARA mengumpulkan data real-time dari seluruh rantai pertanian dan pangan di pasar yang berkembang untuk meningkatkan produktivitas, keuntungan, dan mata pencaharian bagi petani dan pekerja. Petani, LSM, dan mitra di lapangan lainnya diberikan insentif berupa HARA Token karena telah menyediakan data berupa kondisi ekologi, tanaman, dan kondisi pasar melalui HARA Token, yang berpotensi untuk dimonetisasi.
Dalam kemitraan yang diumumkan hari ini, para petani akan mengumpulkan dan menukarkan insentif tersebut menggunakan XPOS, sebuah perangkat penjualan yang memungkinkan transaksi dalam aset digital.
Penggunaan XPOS akan diawali dari seluruh desa di Indonesia dengan perkiraan pemakaian satu perangkat untuk setiap 200 petani di daerah yang berpartisipasi.
Pada tahun lalu, HARA telah mengumpulkan data pertanian dari sekitar 10.000 petani di seluruh Indonesia, dengan dukungan pemerintah daerah Indonesia dan para pemimpin pemerintah lokal terpilih atau yang dikenal sebagai bupati.
Data yang terkumpulkan tidak hanya dapat ditukar dengan insentif, tetapi juga dapat dimanfaatkan dengan berfokus pada sumber daya pertanian yang lebih efisien dan menghindari pemborosan. Keuntungan ini secara langsung dapat menguntungkan mata pencaharian para petani, dengan Bank Dunia memperkirakan setiap satu persen keuntungan dalam hasil produktivitas pertanian setara dengan penurunan jumlah orang yang hidup dalam kemiskinan.
HARA memiliki target prioritas yang tersebar di tujuh pasar pertanian di wilayah Asia Selatan dan Asia Tenggara, Amerika Latin, dan Afrika Timur, dengan perkiraan menjadi proyek global di masa depan hingga mendapat 2 juta mitra pengguna.
Terkumpulnya data dapat dimanfaatkan oleh konsumen yang tertarik untuk mengetahui asal usul bahan pangan, perusahaan asuransi yang membutuhkan data mengenai kondisi pasar dan pertanian, serta pemerintah dan kepentingan di seluruh pasar smart-agriculture global yang tumbuh secara cepat dan diperkirakan akan mencapai US$12 miliar pada 2021.
Regi Wahyu, CEO HARA, mengatakan bahwa HARA dibentuk dan didedikasikan untuk menghubungkan bagian yang hilang di pertanian global demi kepentingan semua orang yang terlibat dalam rantai pasok (supply-chain). Data yang sudah dikumpulkan dari petani membawa manfaat bagi sektor riil lainnya, seperti transportasi, konsumen, serta apapun kepentingan penjualan barang/jasa dan terutama kepada pemerintah.
“Kehadiran XPOS dalam ekosistem kami, memungkinkan untuk menghubungkan mata rantai yang hilang, yaitu tahap proses pelayanan pembayaran digital untuk populasi yang sebagian besar tidak memiliki rekening bank dalam sektor yang ingin kami atasi, yakni sektor pertanian global,” katanya.
Listiyono, Kepala Desa Bakalan, Kabupaten Kapas mengatakan bahwaHARA dapat membantu inklusi keuangan karena mereka menjamin data petani yang valid, mendukung proses untuk akses perbankan yang efisien dan mudah.
“Sebagai contoh, bank memerlukan sertifikat tanah, sedangkan banyak petani yang tidak memilikinya. Terkadang mereka bahkan membutuhkan bukti pembayaran pajak, tetapi sebagian besar petani tidak memiliki atau mendaftar NPWP [nomor registrasi pajak]."
