Ada celah gugatan hukum pada kebijakan soal WiMax

Lingga Sukatma Wiangga
Kamis, 25 Agustus 2011 | 15:54 WIB
Bagikan

JAKARTA: Keputusan pemerintah yang mengubah standar teknologi Worldwide Interoperability for Microwave Access (WiMax) dari 16d ke 16e diprediksi memicu protes dari operator dan vendor perangkat telekomunikasi. 

Sekjen Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Mas Wigrantoro Roes Setiadi mengungkapkan operator WiMax yang paling berkompeten menggugat keputusan pemerintah tersebut melalui PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara).

 

“Saya dengar Telkom merupakan pihak yang paling keras memprotes keputusan pemerintah tersebut karena sudah menggelar jaringan tetapi setelah diteliti yang digelar adalah pada pita 3,3 GHz, padahal tendernya di pita 2,3 GHz,” katanya kepada Bisnis hari ini.

 

Keputusan pemerintah yang mengubah aturan tender WiMax 2,3 GHz di tengah jalan, dari sebelumnya menggunakan standar 16d menjadi 16e juga mendapat tentangan dari vendor lokal.

 

VP PT Teknologi Riset Global (TRG) Achmad Sariwijaya mengungkapkan pemerintah seharusnya menggelar post bidding apabila ingin mengubah dokumen tender.

 

Sementara itu, Head of Corporate Communication Telkom Eddy Kurnia menolak memberikan tanggapan seputar kebijakan pemerintah soal WiMax tersebut.

 

Padahal sumber internal Telkom mengungkapkan BUMN telekomunikasi itu sangat menyesalkan keputusan pemerintah yang mengubah aturan tender.

 

Dirut Jasnita Telekomindo—salah satu pemenang tender WiMax-- Sammy Pangerapan menungkapkan dalam dokumen tender tidak pernah disebutkan teknologi yang dipakai, apakah pakai 16d atau 16e. “Kami akan menggelar teknologi broadband wireless access yang berkelanjutan,” tegasnya.

 

Jasnita merupakan pemenang tender WiMax pita 2,3 GHz di wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, dan Gorontalo.

 

Wigrantoro mengatakan banyak pihak yang mengungkapkan post bidding itu melanggar hukum, tetapi kalau yang melakukan pemerintah berdasarkan kewenangan formal yang dimilikinya untuk kepentingan nasional resionalnya bisa diterima.

 

Pemerintah akhirnya membuka izin penyelenggaraan BWA WiMax 16e yang bersifat mobile setelah pembahasan panjang dan sempat menimbulkan polemik.

 

Sebelum pemerintah menetapkan kebijakan 16e pun, menurut seorang eksekutif vendor WiMax, sebenarnya sejumlah operator sudah menggelar jaringan WiMax berstandar 16e.(api)

 

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini di sini:

Bagikan

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terkini

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

Topik-Topik Pilihan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper