Bisnis.com, JAKARTA - Keputusan pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bekerja sama dengan pemerintah Inggris dan Airbus dalam rangka membangun Satelit Republik Indonesia atau Satria-2 dinilai sudah tepat.
Adapun, satelit baru yang akan dibangun Airbus ini merupakan high throughput satellite (HTS) kedua di Tanah Air dengan kapasitasnya dirancang sama dengan Satria-1 sebesar 150Gbps.
"Airbus memiliki pengalaman untuk pembuatan satelit seperti Intelsat. Jadi pilihannya sudah tepat untuk berbeda pembuat satelit [dengan proyek Satria-1], sebagai netral teknologi," kata Ketua Pusat Studi Kebijakan Industri dan Regulasi Telekomunikasi Indonesia ITB Ian Yosef M. Edward, Senin (28/2/2022).
Menurut Ian, dengan adanya dua perusahaan teknologi pembuat satelit di Indonesia yakni Satria-1 oleh perusahaan Perancis, Thales Alenia Space dan Satria-2 oleh Airbus, keduanya nanti bisa dibandingkan kekurangan dan kelebihannya.
Lebih lanjut dia menyebut sebaiknya untuk proyek Satria-1 dan Satria-2 ini dilakukan oleh dua perusahaan yang berbeda. Sebab, hal ini bisa menguntungkan khususnya memberikan dukungan internasional di Persatuan Telekomunikasi Internasional (The International Telecommunication Union/ITU).
"Untuk mendapatkan slot orbit, perlu dukungan beberapa negara, termasuk negara pembuat satelit, roket peluncur satelit, pendana dan penjamin. Dengan variasi ini tentu saja akan lebih menguntungkan secara dukungan internasional di ITU," imbuhnya.
Sebagai informasi, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate akhir pekan lalu menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Inggris untuk Indonesia, ASEAN dan Timor Leste H.E. Owen Jenkins.
Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam itu, Johnny dan Duta Besar Owen Jenkins membahas kerja sama Satria-2 yang akan dibangun Airbus lewat pembiayaan UK Export Financing.
Menurut Johnny, Satria-2 telah masuk dalam Green Book Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), sehingga skema yang dilakukan dimungkinkan melalui direct lending ke pemerintah Indonesia.
"Untuk itu, dokumen-dokumen pembiayaannya nanti akan dibicarakan antara UK Export Financing dengan Kementerian Keuangan karena hal ini untuk meningkatkan kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Inggris,” ucap Johnny dalam siaran pers, Jumat (25/2/2022).
Sementara itu, Duta Besar Owen Jenkins mengapresiasi pertemuan dengan Menkominfo tersebut. Dia mengaku sangat menantikan kunjungan delegasi Indonesia ke Inggris dan menunjukkan lebih banyak mengenai teknologi dan penawaran keuangan yang dimiliki Inggris.
"Pemerintah Inggris dan perusahaan Airbus yang didukung melalui pembiayaan UK Export Financing dapat membantu Pemerintah Indonesia dalam menyiapkan kebutuhan akses internet. Melalui keuangan ekspor Inggris, kami dapat mendukung pekerjaan luar biasa yang dilakukan oleh Bapak Menteri Kominfo untuk menyediakan akses internet di seluruh kepulauan yang menakjubkan," tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
