Kewajiban Bangun Jaringan 4G di Desa Jadi Berkah bagi Pemain Menara

Leo Dwi Jatmiko
Minggu, 21 November 2021 | 14:26 WIB
Pemandangan daratan dan lautan dari atas menara telekomunikasi yang dimiliki oleh PT Solusi Tunas Pramata Tbk. Sektor telekomunikasi yang moncer selama pandemi covid-19 membuat perusahaan yakin target pendapatan hingga akhir tahun bisa tumbuh 9-10 persen./stptower.com
Pemandangan daratan dan lautan dari atas menara telekomunikasi yang dimiliki oleh PT Solusi Tunas Pramata Tbk. Sektor telekomunikasi yang moncer selama pandemi covid-19 membuat perusahaan yakin target pendapatan hingga akhir tahun bisa tumbuh 9-10 persen./stptower.com
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA – Komitmen operator untuk menggenjot pembangunan jaringan 4G di desa-desa diyakini bakal menjadi berkah bagi perusahaan penyedia menara telekomunikasi. 

Ketua Pusat Kajian Kebijakan dan Regulasi Telekomunikasi Institut Teknologi Bandung (ITB) Ian Yosef M. Edward meyakini kewajiban pembangunan jaringan di perdesaan akan memberi keuntungan bagi pemain menara. Ada daerah baru yang digelar oleh operator. 

Dari sisi operator, dengan menyewa kepada pemain menara, ongkos yang dikeluarkan untuk membangun jaringan akan lebih terjangkau. Pemain menara juga telah memiliki infrastruktur di luar Jawa yang siap digunakan. 

“Dengan sewa penggelaran lebih cepat, terjaga kualitasnya dan tentu sangat kompetitif biaya sewanya,” kata Ian, Sabtu (20/11/2021). 

Meski demikian, menurut Ian, target dua tahun untuk membangun jaringan di perdesaan yang selama ini belum mendapat akses internet bukanlah hal yang mudah. 

Butuh biaya yang besar dan perencanaan yang matang agar investasi yang digelontorkan, berujung pada manfaat bagi bisnis operator, meski dalam jumlah yang tidak seberapa. 

Berdasarkan informasi yang pernah diterima Bisnis, operator bersedia hadir di perdesaan jika pendapatan  yang diterima dalam satu bulan minimal mencapai Rp75 juta per bulan. 

Adapun, pendapatan dari menara yang dibangun Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) hanya senilai Rp15 juta per bulan atau seperlima dari jumlah minimal. 

Belum diketahui, apakah kondisi tersebut juga terjadi di desa-desa yang bakal menjadi kewajiban operator dalam membangun jaringan. 

“Tenggat 2 tahun bisa dicapai, kalau siap dari segi finansial, sumber daya manusia dan perangkat infrastrukturnya serta interkoneksinya,” kata Ian. 

Sementara itu, Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi mengatakan pembangunan jaringan di desa-desa merupakan suatu keharusan dan tidak bisa ditawar. Target digitalisasi jaringan 4G bukan soal dapat dicapai atau tidak oleh operator tetapi harus dicapai. 

“Bila tidak atau bahkan lewat 2024 saya khawatir ini akan mangkrak,” kata Heru. 

Dia berharap Kemenkominfo memantau perkembangan jaringan di desa-desa. Maksimal 2023 awal, kata Heru, sudah harus tuntas. 

“Sehingga ekonomi digital bergerak, masyarakat desa bisa memajukan desanya dan menyejahterakan dirinya di era digital,” kata Heru. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini di sini:

Bagikan

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terkini

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

Topik-Topik Pilihan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper