Bisnis.com, SURAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyampaikan kehadiran jaringan 5G menjadikan Kota Surakarta sebagai salah satu kota perintis 5G di Tanah Air.
Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate menyampaikan dalam kunjungannya beberapa waktu lalu, Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka menitipkan harapan agar Surakarta memiliki infrastruktur telekomunikasi internet cepat, secara spesifik 5G.
Permintaan tersebut direspons cepat. Satu pekan setelah jaringan 5G dibuka Telkomsel di Jakarta, Surakarta menjadi salah satu kota dari 8 kota perintis 5G di Indonesia. Adapun kota-kota selain Surakarta adalah Jabodetabek, Medan, Batam, Bandung, Surabaya, Balikpapan, Denpasar, dan Makassar.
“Surakarta pun muncul sebagai kota perintis 5G Indonesia bersama dengan delapan kota lainnya. Keperintisan Surakarta tidak hanya di 5G, dan banyak gagasan lain,” kata Johnny di Surakarta, Kamis (3/6/2021).
Johnny berharap sebagai salah satu kota perintis, ekosistem 4G dan 5G dapat berkembang secara bersama-sama di Surakarta.
Sejumlah daerah di Surakarta, sebut Johnny, memiliki aktivitas kreativitas yang besar. Infrastruktur telekomunikasi di hulu harus memberikan manfaat bagi masyarakat dan sektor-sektor yang berada di hilir, termasuk UMKM.
Adapun untuk 4G, Johnny mengatakan pemerintah tetap konsisten dalam menghadirkan jaringan internet yang merata di Tanah Air. Teknologi 5G tidak serta merta menghapuskan pergelaran 4G.
Johnny mengatakan Indonesia menjalankan pergelaran 4G dan 5G secara bersamaan. Saat ini, 4G masih menjadi tulang punggung transformasi digital.
“Kita harus melakukan terobosan dan terobosoan itu adalah pergelaran 4G dan 5G secara bersamaan. Tidak serta merta 5G bisa digelar ke seluruh Tanah Air. 5G akan digelar sesuai dengan kematangan ekosistem 5G,” kata Johnny.
Johnny menuturkan 5G dengan kecepatannya yang tinggi dan latensi yang rendah, 5G harus memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat.
Di samping itu, ujar Johnn, harus dipastikan juga tentang payung hukum yang kuat agar teknologi baru ini tidak menimbulkan risiko. Legislasi yang kokoh, khususnya mengenai perlindungan data pribadi, harus hadir untuk melindungi masyarakat.
“Kita perlu memastikan legislasi yang kuat untuk mengawal data pribadi masyarakat,” kata Johhny.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
