Progres Pusat Data Nasional, Menkominfo Kunjungi Batam

Rio Sandy Pradana
Jumat, 23 April 2021 | 14:45 WIB
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate menyampaikan sambutan jelang penandatanganan kerja sama dimulainya konstruksi Satelit Multifungsi Republik Indonesia (Satria) antara PT Satelit Nusantara Tiga (SNT) dengan perusahaan asal Perancis, Thales Alenia Space (TAS) di Jakarta, Kamis (3/9/2020). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate menyampaikan sambutan jelang penandatanganan kerja sama dimulainya konstruksi Satelit Multifungsi Republik Indonesia (Satria) antara PT Satelit Nusantara Tiga (SNT) dengan perusahaan asal Perancis, Thales Alenia Space (TAS) di Jakarta, Kamis (3/9/2020). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mempertimbangkan aspek geostrategis dalam menetapkan lokasi pembangunan Pusat Data Nasional, salah satunya di Batam.

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengatakan aspek geostrategis menjadi salah satu perhatian di samping aspek teknis dan keamanan.

"Jadi di samping pertimbangan-pertimbangan teknis yang disampaikan, tentu kita juga akan melihat titik-titik geostrategis, seperti misalnya salah satu di Batam," ujar Johnny dalam siaran pers, Jumat (23/4/2021).

Dia menuturkan pertimbangan geostrategis akan dilakukan analisa, karena hal tersebut berkaitan dengan cross-border data flow, atau mengalirnya data lintas batas negara. Perlu ada pertimbangan positif dan negatifnya.

Selain itu, Kemenkominfo juga mempertimbangan aspek kawasan dalam rangka efisiensi flow data nasional. Adapun, spesifikasi teknis Pusat Data Nasional yang akan dibangun dengan processor sebanyak 42.000 cors dan kapasitas storage 72 petabyte.

"Jadi Pusat Data Government Cloud tier 4 standar global, prosesor 42.000 cors dan kapasitas 72 petabyte atau hampir empat atau lima kali lipat dari jumlah kapasitas yang kita sudah gunakan saat ini. Karenanya nanti seluruh data nasional dalam rangka Government Cloud itu ada di sini," jelasnya.

Dia menjelaskan sesuai amanat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Keputusan Presiden dan arahan Presiden Joko Widodo, Indonesia sudah seharusnya mempunyai Satu Data Indonesia. “Dalam kaitan dengan hal tersebut, pemerintah mengambil langkah untuk membangun Government Cloud atau Pusat Data Pemerintah,” paparnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini di sini:

Bagikan

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terkini

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

Topik-Topik Pilihan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper