Kuota Internet Gratis bagi Pelajar Perlu Dievaluasi

Leo Dwi Jatmiko
Kamis, 7 Januari 2021 | 14:48 WIB
Siswa kelas IX Sekolah Menengah Pertama (SMP) Plus Pasawahan mengerjakan tugas sekolah di pos kamling Desa Pasawahan, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Kamis, (16/7/2020). Pelajar yang tinggal di desa terpecil terpaksa mengerjakan tugas sekolah di luar rumah lantaran keterbatasan jaringan internet sedangkan sekolah hanya bisa memfasilitasi kegiatan belajar mengajar (KBM) secara daring mengunakan aplikasi WhatsApp Grup serta Facebook Messenger. ANTARA FOTO/Adeng Bustomi
Siswa kelas IX Sekolah Menengah Pertama (SMP) Plus Pasawahan mengerjakan tugas sekolah di pos kamling Desa Pasawahan, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Kamis, (16/7/2020). Pelajar yang tinggal di desa terpecil terpaksa mengerjakan tugas sekolah di luar rumah lantaran keterbatasan jaringan internet sedangkan sekolah hanya bisa memfasilitasi kegiatan belajar mengajar (KBM) secara daring mengunakan aplikasi WhatsApp Grup serta Facebook Messenger. ANTARA FOTO/Adeng Bustomi
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA – Pengamat telekomunikasi mempertanyakan ketepatan penyaluran bantuan subsidi kuota internet selama ini. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pun diminta untuk mengevaluasi program subsidi kuota internet gratis sebelum memutukan untuk menyalurkannya kembali.

Ketua Bidang Infrastruktur Broadband Nasional Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Nonot Harsono mengatakan bahwa salah satu evaluasi pemberian subsidi kuota internet gratis adalah wilayah sebaran penerima bantuan.

Menurutnya, jika penerima subsidi adalah orang-orang yang tidak punya WiFi dan berada di cakupan BTS 4G yang memadai, serta kegiatan belajar daring berjalan dengan tertib, maka subsidi akan bermanfaat. Namun jika kegiatan belajar daring tidak tertib, dan kuota internet tidak terpakai atau kualitas jaringan seluler buruk maka kuota internet akan kurang maksimal.

“Perlu evaluasi sebaran wilayah penerima bantuan. Anak-anak di desa ataukah yang di kota? Jika anak kota yang dapat, bisa jadi di rumah mereka ada WiFi. maka subsidi tidak kepakai, meski yang seperti itu jumlahnya sedikit,” kata Nonot kepada Bisnis.com, Kamis (7/1/2021).

Adapun dari sisi operator, menurut Nonot, operator mendapat untung, bukan merugi. Meski hanya dibayar Rp1.000/GB oleh pemerintah, jumlah tersebut dapat mendongkrak pendapatan operator di suatu daerah yang dahulunya memiliki lalu lintas data rendah atau tidak digunakan.

Nonot juga mengatakan bahwa operator terbiasa dengan perang harga, sehingga harga murah yang didapatkan dari program ini tidak dikeluhkan oleh operator.

“Perang harga bertahun-tahun. Jual di bawah harga, operator jalankan. Ini lebih baik ada yang membeli [kuota] grosir,” kata Nonot.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini di sini:

Penulis : Leo Dwi Jatmiko
Bagikan

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terkini

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

Topik-Topik Pilihan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper