Cakupan Internet Jadi Tantangan PJJ

Leo Dwi Jatmiko
Jumat, 28 Agustus 2020 | 14:54 WIB
Seorang laboran membuat video pembelajaran praktikum di SMK-SMTI Yogyakarta, Umbulharjo, DI Yogyakarta, Senin (10/8/2020). Selama pandemi COVID-19, pengajar di sekolah tersebut membuat video pembelajaran praktikum agar siswa sekolah kejuruan tetap dapat mengerti prinsip dasar pelajaran praktik selama proses pembelajaran jarak jauh. ANTARA FOTO/Hendra Nurdiyansyah/
Seorang laboran membuat video pembelajaran praktikum di SMK-SMTI Yogyakarta, Umbulharjo, DI Yogyakarta, Senin (10/8/2020). Selama pandemi COVID-19, pengajar di sekolah tersebut membuat video pembelajaran praktikum agar siswa sekolah kejuruan tetap dapat mengerti prinsip dasar pelajaran praktik selama proses pembelajaran jarak jauh. ANTARA FOTO/Hendra Nurdiyansyah/
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA –  Cakupan internet yang belum merata dan kualitas internet yang tidak stabil bakal membuat proses pembelajaran jarak jauh (PJJ) berjalan kurang optimal.

Ketua Program Studi Magister Teknik Elektro Institut Teknologi Bandung (ITB) Ian Yosef M. Edward mengakui bahwa salah satu permasalahan PJJ adalah harga kuota internet. Pasalnya, tidak semua murid dan pengajar mampu membeli kuota internet.

Sekedar catatan, setiap 1 jam PJJ dibutuhkan setidaknya kuota data sebesar 200 MB. Jika satu hari terdapat 7 jam pelajaran, maka jumlah kuota yang dihabiskan sekitar 1,4 GB per hari. Dengan 24 hari PJJ, maka  kuota yang dibutuhkan oleh setiap siswa dan guru sekitar 33,6 GB.  

Ian mengatakan rencana Kementerian Pendidikan dan Budaya (Kemendikbud) untuk menggelontorkan dana senilai Rp9 triliun untuk kuota gratis merupakan langkah yang tepat. Tetapi, langkah ini harus dieksekusi secara matang.  

Ian mengatakan persoalan PJJ tidak hanya pada daya beli kuota internet. Persoalan seperti cakupan internet yang tidak merata, telah tersedia layanan internet tetapi kualitasnya dibawah standar, dan permasalahan pergerakan lalu lintas data besar pada saat PJJ digelar secara bersamaan tentunya akan mengganggu jalannya PJJ.

Adapun dari sisi operator, kata Ian, adalah persiapan jaringan dengan ketersediaan lebar pita yang tinggi, andal dan berkualitas.

“Perlu dilakukan skema pengaturan dengan melihat ketersediaan/kualitas layanan infrastruktur telekomunikasi yang ada, sehingga terbentuk redudansi dan ekosistem yang baik,” kata Ian kepada Bisnis, Jumat (28/8/2020).  

Ian juga mengusulkan agar tercipta ketahanan dan kemandirian digital, ke depannya, Indonesia perlu memiliki sistem PJJ sendiri, mulai dari infrastruktur telekomunikasi, aplikasi, hingga konten PJJ menggunakan milik negara.  

“Peluang ini akan membuat gaya hidup, kemandirian dan ketahanan digital Indonesia,” kata Ian.    

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini di sini:

Bagikan

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terkini

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

Topik-Topik Pilihan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper