Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Pembahasan RUU PDP Masih Terganjal

Pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) masih menyisakan sejumlah perdebatan.
Rahmad Fauzan
Rahmad Fauzan - Bisnis.com 09 Juli 2020  |  20:40 WIB
Ilustrasi hacking. - istimewa
Ilustrasi hacking. - istimewa

Bisnis.com, JAKARTA -- Perumusan dasar hukum pemrosesan data pribadi dan data sensitif dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) dinilai masih menjadi persoalan. 

Deputi Direktur Riset Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Wahyudi Djafar mengatakan perumusan dasar hukum pemrosesan data pribadi dalam RUU PDP yang cenderung masih memfokuskan persetujuan (consent) dinilai masih menyisakan beberapa persoalan.
Menurut Wahyudi, beberapa hal yang masih menjadi persoalan dalam perumusan dasar hukum tersebut adalah keharusan persetujuan dalam bentuk tertulis. Tak hanya itu, dia mengemukakan belum adanya batasan dan penjelasan yang memadai untuk setiap dasar hukum dalam pemrosesan data pribadi.
"Misalnya, penjelasan dan batasan penggunaan dasar hukum public interest dan legitimate interest yang memerlukan sejumlah tes tahapan dalam penerapannya," kata Wahyudi  dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Komisi I DPR RI, Kamis (9/7/2020).
Terkait dengan pemrosesan data sensitif, Wahyudi menjelaskan di dalam RUU PDP juga masih belum ada pengaturan secara spesifik mengenai persyaratan dalam pemrosesan data sensitif. Alhasil, itu mengesankan bahwa data sensitif dapat diproses sebagaimana data pribadi yang bersifat umum.
Selanjutnya, jelas Wahyudi, di dalam RUU PDP juga belum diatur perihal persyaratan pemrosesan data anak (the protection of minors).
Padahal, setiap pemrosesan data sensitif pada dasarnya dilarang, kecuali; pertama dilakukan dengan persetujuan yang jelas; kedua, diperlukan untuk proteksi kepentingan vital subjek data.
Ketiga, aktivitas sah dari yayasan, asosiasi, atau lembaga sah not-for-profit. Keempat adalah data yang tersedia secara terbuka dari subjek data. Kelima, diperlukan untuk proses hukum.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

telekomunikasi perlindungan data pribadi
Editor : Amanda Kusumawardhani
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top