Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah memperkirakan pembukaan layanan data akan dilakukan secara bertahap mulai Rabu (4/9/2019), setelah mengantongi rekomendasi dari Kepolisian Republik Indonesia.
Adapun, pembukaan layanan data tersebut akan dilakukan per kabupaten/kota. Menurutnya, tidak semua kabupaten/kota mengalami konflik atau kerusuhan sehingga kebijakan yang diambil adalah pembukaan layanan data per kabupaten/kota.
"Kalau di Papua itukan ada 29 kabupaten, kota, itu rasanya lebih dari setengah deh [dibuka layanan datanta]. Tapi harus konfirmasi dari lapangan kan yang tahu di lapangan. Kan saya remote dari sini, tapi kebijakannya adalah diturunkan," kata Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara di Kantor Presiden, Selasa (3/9/2019).
Dia menambahkan, proses identifikasi kabupaten/kota yang akan dibuka layanan datanya mulai dilakukan malam ini, Selasa (3/9/2019), sehingga diharapkan masyarakat sudah bisa menikmati layanan internet di kabupaten/kota tersebut.
"Mudah-mudahan malam ini, saya masih koordinasi. Kebijakannya sudah, semua operator tinggal diberitahu, dalam waktu hitungan jam sudah bisa diaktifkan," tekannya.
Rudiantara menyatakan, berdasarkan pengamatan pemerintah, ditemukan 500 URL (uniform resource locater) untuk penyebaran informasi hoaks. JIka dirinci, media sosial yang paling banyak digunakan untuk menyebarkan hoaks adalah twitter. "90% twitter. Kita harus manage," tekannya.
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) memutuskan untuk melakukan pemblokiran sementara layanan data telekomunikasi, mulai Rabu (21/8/2019).
“Pemblokiran berlaku hingga suasana Tanah Papua kembali kondusif dan normal,” bunyi siaran pers tersebut.
Sebelumnya, Kemenkominfo telah melakukan throttling atau pelambatan akses/bandwidth di beberapa wilayah Papua Barat dan Papua di mana terjadi aksi massa pada Senin (19/8/2019), seperti Manokwari, Jayapura dan beberapa tempat lain.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
.jpg?w=190&h=142)
