Cara Kemenkominfo Blokir Video dan Gambar di Medsos

Leo Dwi Jatmiko & Rahmad Fauzan
Jumat, 24 Mei 2019 | 15:15 WIB
Menkominfo Rudiantara (kiri) dan Kepala BIN Budi Gunawan (kanan) menyampaikan perkembangan pascakerusuhan di Jakarta dini hari tadi, di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (22/5/2019)./ANTARA-Dhemas Reviyanto
Menkominfo Rudiantara (kiri) dan Kepala BIN Budi Gunawan (kanan) menyampaikan perkembangan pascakerusuhan di Jakarta dini hari tadi, di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (22/5/2019)./ANTARA-Dhemas Reviyanto
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan pembatasan sementara akses media sosial untuk menekan peredaran konten provokatif di internet. Kebijakan ini dijalankan melalui kerja sama dengan penyedia layanan internet.

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menegaskan bahwa pemerintah tidak bisa turun tangan langsung memodifikasi akses internet penduduk di Indonesia.

“Tidak bisa sendiri. Secara teknis dilakukan oleh Kemenkominfo bersama operator,” katanya kepada Bisnis, Kamis (23/5/2019).

Menkominfo menjelaskan bahwa Kemenkominfo melakukan sinkronisasi domain name system (DNS) yang dinonaktifkan dengan penyedia layanan internet. Penonaktifan tetap dilakukan oleh penyedia layanan baik internet sambungan tetap maupun operator seluler.

Wakil Direktur Utama PT Hutchison 3 Indonesia Danny Buldansyah mengungkapkan dalam membatasi akses media sosial, pihaknya mendapat daftar uniform resource locator (URL) dari Kemenkominfo yang harus diblok seperti URL video dan gambar.

Setelah menerima daftar, lanjutnya, operator seluler akan melakukan sinkronisasi dengan sebuah alat yang dimiliki oleh Kemenkonfo.

URL adalah rangkaian karakter menurut suatu format standar tertentu, yang digunakan untuk menunjukkan alamat suatu sumber seperti dokumen dan gambar di Internet. “URL atau alamatnya di blok saja, kalau yang video apa [nama URL-nya}. List dari Kemenkominfo, kami sinkronisasi dengan mereka,  Eksekutor operator,” kata Danny.   

Beberapa fitur di media sosial serta beberapa aplikasi pengiriman pesan instan dibatasi sejak 22 Mei 2019. Sampai dengan saat ini, pemerintah belum bisa memastikan waktu pasti kapan fitur-fitur tersebut dapat berfungsi normal kembali.

Rudiantara berharap agar situasi keamanan di Jakarta bisa segera pulih dengan upaya yang terus dilakukan pemerintah, sehingga fitur-fitur tersebut bisa segera dinormalkan kembali.

"Semoga situasi segera pulih sehingga fitur-fitur tersebut bisa segera difungsikan," ujar Rudiantara.

Adapun, fitur-fitur yang dibatasi secara terbatas dan untuk sementara waktu adalah Facebook, Instagram, Twitter, Line, Whatsapp, dan Youtube. Pembatasan juga dilakukan untuk beberapa aktivitas saja yaitu pengunggahan dan pengunduhan foto dan video

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini di sini:

Bagikan

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terkini

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

Topik-Topik Pilihan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper