Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Perizinan Bagi Startup Baru: Menkominfo Janjikan Tuntas Dalam Sehari

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menjanjikan proses perizinan yang singkat yakni selesai di hari yang sama bagi para startup baru.
Duwi Setiya Ariyanti
Duwi Setiya Ariyanti - Bisnis.com 11 Agustus 2018  |  23:49 WIB
Menkominfo Rudiantara - Antara/Puspa Perwitasari
Menkominfo Rudiantara - Antara/Puspa Perwitasari

Bisnis.com, JAKARTA--Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menjanjikan proses perizinan yang singkat yakni selesai di hari yang sama bagi para startup baru. 

Dari keterangan resminya, Sabtu (11/8/2018), dia menyebut penyederhanaan proses perizinan bagi para startup sebagai dukungan menumbuhkan iklim usaha yang positif.

Dia berharap melalui upaya penyederhanaan perizinan itu, inovasi anak muda di bidang digital bisa terkerek naik. 

Alasannya, Indonesia memiliki peluang pengembangan bisnis digital. Di samping itu, Indonesia juga menawarkan volume  pasar yang besar sehingga bisa menjadi potensi untuk pelaku bisnis digital.

"Jangan sampai orang yang mau memulai bisnis startup justru dipersulit. Justru harus dimudahkan proses perizinannya. Nah nanti untuk proses perizinan kalo submit sebelum jam 12 siang, di hari yang sama izin harus sudah keluar," ujarnya saat bertemu dengan delapan developer startup terpilih Program Akselarator Digitaraya.

Mengacu pada Panduan Pendirian Usaha Pengembang Aplikasi Digital yang diterbitkan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), terdapat enam persyaratan terkait legalitas usaha aplikasi. 

Pertama, surat keterangan domisili (SKDU) yang dikeluarkan kantor kelurahan atau kecamatan tempat lokasi didirikan.

Kedua, Nomor Wajib Pajak (NPWP) yang dikeluarkan kantor pelayanan pajak (KPP) maupun kantor pengamatan potensi perpajakan (KP4). 

Ketiga, izin usaha mikro kecil (IUMK) yang bisa diurus di kantor kecamatan tanpa biaya. Adapun, untuk bisa mendapat IUMK, diperlukan data kependudukan seperti kartu tanda penduduk (KTP), foto diri, kartu keluarga (KK) dan surat pengantar dari rukun tetangga/rukun warga (RT/RW).  

Keempat, tanda daftar perusahaan (TDP) yang akan menjadi bukti bahwa perusahaan masuk dalam daftar. Adapun, badan usaha berbadan hukum bisa berupa koperasi, firma hingga perseroan terbatas (PT). Syarat pengurusan TDP yakni NPWP perusahaan, KTP dan NPWP pemilik perusahaan.

Kelima, izin gangguan yakni surat keterangan bahwa tidak ada keberatan atau gangguan atas lokasi yang menjadi tempat kegiatan usaha. Izin ini dikeluarkan pemerintah tingkat kabupaten atau kota.

Terakhir, pengembang aplikasi bisa mengurus surat izin usaha  perdagangan (SIUP). 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

menkominfo StartUp
Editor : Saeno
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top