Bisnis.com, JAKARTA — Terkait registrasi pelanggan prabayar, DPR akan memanggil Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara serta para operator seluler pada Senin pekan depan.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid mengatakan pemanggilan tersebut untuk membahas beberapa poin evaluasi pelaksanaan registrasi.
“Sinyal [terkait kebocoran] itu ada, makanya kita panggil,” tutur Meutya usai menghadiri Diskusi Publik Urgensi Perlindungan Data Pribadi di Perpustakaan Nasional RI, Jakarta, pada Selasa (13/3).
Kendati demikian, Meutya menyanggah DPR telah menuding salah satu pihak terkait isu kebocoran data registrasi. Dia menyebut kemungkinan kebocoran bisa datang dari mana saja karena banyaknya pihak yang saling terkait.
Menurutnya, DPR ingin Kemenkominfo dan operator untuk duduk bersama demi membahas persoalan tersebut.
“Senin akan akan kita tanya, kalau kelihatan mereka tidak siap melindungi data berarti sinyalnya itu benar,” tambahnya.
Meutya tidak merinci poin-poin evaluasi apa saja yang akan dibicarakan pada Senin depan, dia hanya menyebut DPR telah menghimpun informasi dan keluhan dari berbagai sumber.
“Kita dapat juga dari [pemberitaan] media, karena memang ramai kan,” ucapnya.
Sebelumnya, masyarakat mengeluhkan penyalahgunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) yang terjadi selama masa registrasi kartu prabayar.
Baik Kominfo maupun operator telekomunikasi menyangkal kebocoran data berasal dari pihak mereka.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
.jpg?w=190&h=142)
