Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah diminta lebih transparan dalam mengimplementasikan sistem Trust+Positif untuk memblokir situs bermuatan negatif.
“Tentu semua ingin lebih transparan karena itu menyangkut kategori apa saja yang bisa diblokir,” ujar peneliti ICT Watch Donny BU kepada Bisnis hari ini, Rabu (4/12/2013).
Dia mengatakan tanpa transparansi maka risiko terbelenggunya kebebasan berinternet akan semakin besar. Menurutnya masyarakat juga perlu mengawal dengan ketat pembahasan Rancangan Peraturan Menteri (RPM) Kominfo tentang Pengendalian Situs Internet Bermuatan Negatif. RPM tersebut saat ini tengah dibahas sebelum masuk ke tahap uji publik.
Donny mengatakan praktik penapisan konten negatif di Internet selama ini sudah dilakukan meski sampai belum ada aturan. Pembahasan aturan terkait penapisan, katanya, harus dilakukan secara demokratis dengan melibatkan banyak stakeholder. Dia menyebutkan saat ini masih ada kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat dalam penyusunan aturan itu.
Dia tidak menampik aturan itu menjadi kewenangan negara, namun masyarakat juga perlu terlibat agar aturan yang dibuat tidak berujung pada kesewenangan dalam melakukan represi. Hal yang sama, katanya, juga berlaku untuk penerapan sistem Trust+Positif dalam penapisan.
“Akan lebih berisiko kalau itu dikontrol segelintir pihak yang masyarakat tidak tahu itu siapa,” katanya.
Meski begitu dia menilai sejauh ini pembahasan RPM Pengendalian Situs Internet Bermuatan Negatif berlangsung cukup demokratis karena melibatkan banyak pihak. Menurutnya sejumlah ketentuan yang dimasukkan dalam draf RPM tersebut juga memberikan perlindungan bagi masyarakat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
