JAKARTA: Tunggakan biaya hak penggunaan (BHP) frekuensi radio lembaga penyiaran publik (LPP) TVRI bisa dipecahkan lewat dua solusi, diputihkan atau meningkatkan anggaran TVRI.
Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring secara pribadi mengusulkan agar BHP frekuensi LPP pelat merah itu diputihkan atau dihapuskan karena TVRI bukanlah lembaga yang mencari keuntungan dan tidak menghasilkan laba.
Namun, dia mengingatkan penghapusan BHP frekuensi bukanlah kewenangan Kementerian Kominfo. Usulan itu harus dibahas bersama Kementerian Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Oleh sebab itu kami akan coba bicara dengan Kementerian Keuangan dan BPK mencari solusi masalah ini. Kalau kami hapus itu, nanti masuk temuan BPK," ujar Tifatul usai pelantikan dewan direksi LPP TVRI periode 2012-2017 hari ini.
Selain diputihkan, jalan keluar lain yakni menaikkan anggaran LPP TVRI agar TVRI bisa membayar tunggakannya. TVRI masih menunggak BHP frekuensi radio sebesar Rp34,23 miliar.
Total tunggakan itu merupakan warisan BHP frekuensi sejak TVRI berbentuk perusahaan jawatan (perjan) dan perusahaan perseroan (persero). Sebelumnya, BHP frekuensi TVRI berjumlah Rp177,96 miliar lantas baru dibayar Rp143,73 miliar.
Pertengahan Maret lalu dalam rapat Komisi I DPR tercuat simpulan bahwa DPR dan Kementerian Kominfo serta Kementerian Keuangan akan membahas tunggakan BHP frekuensi TVRI dan RRI. Tunggakan BHP frekuesi RRI mencapai Rp195,23 juta.
"Dari Kementerian Keuangan harus ada kebijakan, termasuk dukungan politik dari DPR, jadi DPR memutuskan. Itu saya setuju. Jadi jangan wacana publik saja, harus dikonkretkan," papar Tifatul. (sut)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
